Pemerintah Arab Saudi mengambil langkah tegas dengan tidak menerbitkan visa haji furoda untuk tahun ini. Kebijakan ini, yang berdampak secara global, mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penawaran yang menjanjikan visa haji furoda.

Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak akan mengeluarkan visa haji non-kuota seperti furoda. Ia menekankan pentingnya bagi calon jemaah untuk tidak mudah tergiur oleh janji-janji manis yang mungkin muncul menjelang puncak ibadah haji. "Pihak Saudi Arabia menyatakan bahwa visa haji non-kuota dari pemerintah Saudi Arabia, seperti furoda, tidak akan keluar," ujarnya. Dahnil menambahkan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menertibkan pelaksanaan haji agar menjadi lebih baik.

Menurut Dahnil, Arab Saudi saat ini fokus pada peningkatan kualitas dan ketertiban penyelenggaraan ibadah haji. BP Haji mengapresiasi langkah-langkah ketat yang diambil oleh pemerintah Saudi. "Kami BP Haji termasuk yang apresiasi aturan-aturan ketat yang dibuat Saudi untuk perbaikan dan ketertiban haji tahun ini, dan itu akan sangat membantu kami tahun 2026 nanti melakukan penyesuaian ketika otoritas sudah sepenuhnya di tangan kami," jelasnya.

Komisi VIII DPR RI turut memberikan pernyataan mengenai dampak kebijakan ini. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, menyatakan bahwa tidak diterbitkannya visa haji furoda berlaku untuk seluruh negara, bukan hanya Indonesia. "Yang saya dengar langsung dari sini ya, itu (visa) furoda memang tidak keluar tidak hanya Indonesia, (melainkan) semua negara yang memberangkatkan jemaah haji. Nggak ada, satu pun nggak ada," ungkapnya.

Abdul Wachid menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Arab Saudi, namun kebijakan ini sepenuhnya berada di tangan kerajaan. "Jadi memang raja tidak mengeluarkan seluruh dunia. Jadi ya bagaimana kita sekarang membantu, wong yang punya kewenangan di sini. Dan itu dinyatakan memang seluruh dunia beliau tidak keluarkan visa," imbuhnya.

Abdul Wachid juga menyoroti pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan haji tahun ini, termasuk pemeriksaan ketat di berbagai titik masuk ke Mekkah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para jemaah.

Menanggapi situasi ini, Abdul menyarankan agar calon jemaah haji furoda yang terdampak dapat menunda keberangkatan mereka ke tahun berikutnya. Ia juga menyampaikan perhatian khusus kepada pihak travel yang mengalami kerugian akibat kebijakan ini. "Kalau mau nunggu tahun depan atau ikut haji plus sekalian, atau haji reguler sekalian. Dan uangnya saran saya dikembalikan secara utuh ya. Memang ini kerugian di travel nih, kasihan nih travel nih, benar-benar rugi besar," katanya.

Abdul menyarankan agar pihak travel dapat memberikan opsi kepada calon jemaah, baik untuk menunggu tahun depan atau menarik kembali uang mereka. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi.

Poin-poin penting:

• Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda tahun ini.
• Kebijakan ini berlaku untuk semua negara.
• Calon jemaah haji furoda diminta waspada terhadap penawaran yang menjanjikan visa.
• DPR menyarankan calon jemaah menunda keberangkatan atau menarik kembali uang mereka.
• Pihak travel mengalami kerugian akibat kebijakan ini.