Komisi VIII DPR RI mendesak perusahaan perjalanan haji untuk segera mengembalikan dana calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat tahun ini, menyusul keputusan pemerintah Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa haji furoda.

Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan berbagai asosiasi penyelenggara perjalanan haji setelah pengumuman tersebut. Ia menekankan pentingnya agen perjalanan untuk mengumpulkan calon jemaah, menjelaskan situasi dengan jujur, dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Abdul Wachid juga berharap langkah ini dapat meredakan kekecewaan dan kegelisahan para calon jemaah.

"Saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman asosiasi. Intinya, jemaah harus dikumpulkan, diberi penjelasan yang jujur, dan menyampaikan permohonan maaf karena ini adalah kebijakan dari Arab Saudi. Agen perjalanan tidak bisa berbuat banyak. Tujuannya adalah untuk meredakan kegelisahan jemaah," ujarnya.

Abdul Wachid menyarankan agar calon jemaah haji furoda mempertimbangkan opsi untuk menunda keberangkatan mereka ke tahun berikutnya, mengikuti program haji plus, atau beralih ke haji reguler. Ia juga menekankan pentingnya pengembalian dana secara penuh kepada jemaah. Ia memahami bahwa kebijakan ini menimbulkan kerugian bagi pihak agen perjalanan.

"Opsi yang bisa ditawarkan adalah menunggu tahun depan, ikut haji plus, atau haji reguler. Dan saran saya, uangnya dikembalikan secara utuh. Saya mengerti ini adalah kerugian besar bagi agen perjalanan," tambahnya.

Abdul Wachid memberikan opsi agar agen perjalanan memberikan pilihan kepada jemaah apakah ingin menunggu tahun depan dan uangnya dititipkan atau diambil. Ia menegaskan bahwa jangan sampai ada pihak yang dirugikan dalam situasi ini.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Pengelola Haji (BPH) dan Sekretaris Amirul Hajj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, telah mengumumkan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa haji furoda pada tahun ini. Ia juga mengimbau kepada seluruh calon jemaah untuk tidak mudah percaya dengan janji-janji yang berkaitan dengan visa furoda.

"Menurut informasi dari pihak Arab Saudi, visa haji non-kuota dari pemerintah Saudi Arabia, seperti furoda, tidak akan diterbitkan. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh calon jemaah untuk tidak tertipu dengan janji-janji bahwa visa furoda akan tersedia menjelang puncak haji, karena Kerajaan Saudi sudah memastikan tidak akan ada visa tersebut," tegas Dahnil.

Ia membenarkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Saudi memang menerbitkan visa furoda, namun kebijakan tersebut berbeda untuk tahun ini.