Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil langkah tegas dengan membatalkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Barito Utara 2024. Keputusan ini didasari oleh temuan praktik politik uang yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh kedua pasangan calon yang bertarung.

Putusan MK ini menjadi sorotan utama, bukan hanya karena implikasinya terhadap kepemimpinan di Barito Utara, tetapi juga karena menjadi sinyal peringatan keras terhadap praktik politik uang yang menggerogoti demokrasi di tingkat lokal. Diskualifikasi kedua pasangan calon kepala daerah, Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Ahmad Gunaldi Nadalsah-Sastra Jaya, menunjukkan bahwa MK tidak akan mentolerir praktik-praktik yang mencederai integritas pemilu.

Dalam pertimbangannya, MK mengungkapkan bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan menunjukkan adanya praktik pembelian suara yang signifikan. Nominal yang terlibat pun tergolong fantastis, mencapai jutaan rupiah per pemilih. Hal ini mengindikasikan bahwa politik uang di Barito Utara telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Praktik politik uang yang terungkap dalam Pilkada Barito Utara bukanlah fenomena baru. Berbagai studi dan literatur telah lama menyoroti masalah ini sebagai bagian dari demokrasi elektoral-klientelistik. Kekuasaan tidak lagi diperoleh melalui ide dan program, melainkan melalui pertukaran uang dan janji-janji yang bersifat transaksional. Pemilih diperlakukan sebagai target distribusi material, bukan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara rasional dalam proses politik.

Barito Utara, sebagai daerah kaya sumber daya alam, khususnya batu bara, menjadi lahan subur bagi praktik politik uang. Kekuasaan di daerah ini bukan hanya jabatan, tetapi juga jalan menuju rente ekonomi. Izin tambang, kontrak pembangunan, dan alokasi dana bagi hasil menjadi insentif besar bagi para calon kepala daerah untuk berinvestasi dalam politik uang.

Ironisnya, lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi benteng pertahanan demokrasi justru gagal berfungsi secara optimal. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak mampu mendeteksi dan mencegah praktik politik uang yang terjadi secara terang-terangan. Partai politik cenderung mengusung calon tanpa memperhatikan rekam jejak dan integritas, selama calon tersebut mampu membayar "mahar politik". Masyarakat sipil lokal pun kurang berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritisi proses politik yang berlangsung.

Menyikapi putusan MK dan Pilkada Barito Utara, beberapa langkah penting perlu diambil untuk mereformasi sistem pemilu lokal. Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye harus ditingkatkan, dengan pelaporan digital secara real-time dan audit yang melibatkan Bawaslu dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sanksi tegas harus diberikan kepada partai politik dan pelaku yang terlibat dalam praktik politik uang. Pendidikan politik yang berkelanjutan perlu digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan ide dan program, bukan berdasarkan iming-iming uang. Pengawasan masyarakat sipil lokal perlu diperkuat agar tidak semua beban ditumpukan pada MK.

Putusan MK dalam kasus Pilkada Barito Utara adalah momentum penting untuk merefleksikan kondisi demokrasi lokal dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaikinya. Jangan sampai kasus ini dijadikan alasan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, yang justru akan mempersempit partisipasi rakyat dan membuka peluang bagi praktik lobi gelap dan korupsi. Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi yang kuat, elite yang bertanggung jawab, dan rakyat yang melek politik. Demokrasi tidak gagal karena rakyat memilih, tetapi gagal ketika pilihan itu dibeli, dimanipulasi, dan ditukar dengan uang.

• Reformasi pendanaan politik
• Sanksi tegas terhadap partai dan pelaku politik uang
• Pendidikan politik berkelanjutan
• Penguatan pengawasan masyarakat sipil lokal