Gerindra DKI Usul Pembangunan Dapur MBG Standar Hotel Bintang Lima sebagai Alternatif Renovasi Kantin Sekolah

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, mengusulkan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) berstandar hotel bintang lima di sekolah-sekolah sebagai alternatif atas rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk merenovasi kantin sekolah. Usulan ini dilontarkan sebagai respon atas rencana pengalihan program sarapan bergizi gratis menjadi program renovasi kantin sekolah. Yudha berpendapat bahwa pembangunan dapur MBG akan lebih efektif dan efisien dalam menjamin kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah dibandingkan dengan hanya merenovasi kantin yang tidak menjamin terkontrolnya kualitas makanan dan minuman yang dijual.

Dalam keterangannya pada Senin (10/3/2025), Yudha menjelaskan bahwa usulan ini didasarkan pada alokasi anggaran Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 2,5-3 triliun untuk program MBG yang dialokasikan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT). Fraksi Gerindra berencana mengajukan usulan ini dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025. Pembangunan dapur MBG, menurut Yudha, lebih efisien karena dapat memanfaatkan ruang yang telah tersedia di kantin sekolah, sehingga dapat meminimalisir biaya sewa dan investasi infrastruktur. Model ini, diyakini dapat menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah.

Lebih lanjut, Yudha menekankan bahwa pembangunan dapur MBG di lingkungan sekolah tidak akan melanggar aturan, mengingat kantin merupakan bagian integral dari area sekolah. Ia juga melihat potensi pemberdayaan pedagang kantin yang dapat dilibatkan dalam operasional dapur MBG. Model ini, menurutnya, terinspirasi dari praktik di negara maju seperti Jepang, dan dapat menjadi kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah berperan menyediakan infrastruktur dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) akan menyediakan koki, peralatan makan, dan bahan makanan.

"Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," imbuh Yudha. Hal ini diharapkan dapat memastikan terpenuhinya gizi anak sekolah secara optimal.

Sebagai informasi, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan penggantian program sarapan pagi gratis dengan program renovasi kantin sekolah di seluruh Jakarta. Pramono beralasan bahwa program Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan renovasi kantin bertujuan meningkatkan kualitas fasilitas sekolah. Namun, Fraksi Gerindra melihat potensi yang lebih besar dan terukur dari usulan pembangunan dapur MBG standar hotel bintang lima.

Usulan Gerindra ini diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan gizi anak sekolah di Jakarta. Dengan mengutamakan kualitas makanan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program MBG dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Keunggulan Usulan Pembangunan Dapur MBG:

• Efisiensi biaya: Mengurangi biaya sewa dan memanfaatkan infrastruktur kantin yang sudah ada.
• Kualitas terjamin: Standar hotel bintang lima menjamin kualitas bahan makanan dan proses pengolahan.
• Berkelanjutan: Investasi infrastruktur dapur yang dapat digunakan dalam jangka panjang.
• Pemberdayaan pedagang kantin: Memberikan peluang usaha bagi pedagang kantin.
• Kolaborasi pusat dan daerah: Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.