Pemerintah Republik Indonesia tengah mempersiapkan strategi untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta. Menanggapi hal ini, berbagai pihak terkait, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), memberikan masukan dan tengah menyusun langkah-langkah konkret.

Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengusulkan agar implementasi dilakukan secara bertahap. Sebagai langkah awal, ia menyarankan agar pemerintah memprioritaskan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) swasta di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Usulan ini disampaikan dalam diskusi publik yang membahas implikasi putusan MK tersebut. Menurutnya, fokus pada sekolah-sekolah swasta di wilayah 3T akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan akses pendidikan di daerah-daerah yang paling membutuhkan.

Hetifah menambahkan bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh organisasi keagamaan sebagai prioritas awal. Banyak dari sekolah-sekolah ini menghadapi tantangan pendanaan yang signifikan dan akan sangat terbantu jika biaya pendidikan digratiskan. Ia mencontohkan yayasan-yayasan pendidikan seperti Muhammadiyah dan yayasan pendidikan Kristen di Papua, yang memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan di daerah-daerah terpencil.

Lebih lanjut, Hetifah menekankan pentingnya evaluasi berkala setelah implementasi fase pertama. Evaluasi ini akan membantu pemerintah untuk mengidentifikasi tantangan dan menyesuaikan strategi untuk fase-fase selanjutnya, sehingga implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pendekatan bertahap ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi pemerintah dan sekolah-sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan sistem pendanaan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah menanggapi serius putusan MK tersebut. Ia menyatakan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan segera dilakukan untuk merumuskan strategi implementasi yang presisi dan terukur. Pratikno menekankan bahwa semangat afirmatif dalam putusan MK harus dijabarkan dalam detail kebijakan yang implementatif.

Pratikno juga menyampaikan bahwa putusan MK tersebut merupakan amanat dari Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Dengan membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta, negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menghapus hambatan ekonomi yang seringkali menjadi penghalang bagi keluarga tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta.

Pemerintah berencana untuk segera menyelenggarakan koordinasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi putusan MK dapat dilakukan dengan aturan dan kebijakan yang jelas dan efektif di masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan implementasi program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam implementasi putusan MK:

• Prioritas pada sekolah swasta di daerah 3T: Pemerintah akan memprioritaskan sekolah-sekolah swasta yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
• Fokus pada sekolah yang dikelola organisasi keagamaan: Sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan-yayasan keagamaan akan menjadi salah satu fokus utama.
• Evaluasi berkala: Implementasi akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program.
• Koordinasi lintas kementerian dan lembaga: Pemerintah akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi yang lancar.
• Peningkatan akses pendidikan: Implementasi putusan MK diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan langkah-langkah yang terencana dan terkoordinasi, pemerintah berkomitmen untuk menjalankan amanat konstitusi dan memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas.