Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mengkaji kemungkinan pengecualian sekolah swasta premium dari implementasi program pendidikan gratis yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Usulan ini muncul karena adanya perbedaan signifikan antara sekolah swasta yang berperan mengisi kekosongan layanan pendidikan dengan sekolah swasta premium yang menawarkan fasilitas dan kualitas di atas rata-rata.

Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa tidak semua sekolah swasta dapat disamakan. Banyak sekolah swasta di berbagai daerah hadir untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang tidak terpenuhi oleh sekolah negeri. Namun, ada pula sekolah swasta premium yang memberikan layanan eksklusif dengan biaya yang lebih tinggi. Keberadaan sekolah-sekolah ini didukung oleh orang tua yang menginginkan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, Hetifah berpendapat bahwa sekolah swasta premium sebaiknya dikecualikan dari program pendidikan gratis.

Senada dengan Hetifah, Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayanti, menekankan perlunya klasifikasi terhadap sekolah-sekolah swasta. Ia mengakui bahwa terdapat sekolah swasta dengan fasilitas lengkap dan tenaga pengajar berkualitas tinggi yang memiliki segmen pasar khusus. Untuk itu, Esti mendorong pemerintah untuk menyusun klasifikasi yang jelas agar kebijakan pendidikan dapat diterapkan secara tepat sasaran, sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah swasta.

Esti menambahkan, klasifikasi ini akan memberikan kebebasan bagi sekolah-sekolah swasta mandiri yang mampu menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa bergantung pada bantuan pemerintah. Namun, ia juga menegaskan bahwa pendidikan dasar sembilan tahun tetap harus dapat diakses oleh seluruh warga Indonesia, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terpaksa memilih sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Negara memiliki kewajiban untuk hadir dan memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi.