Seratus Hari Transformasi Maluku Utara: Pemerintahan Sherly-Sarbin Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

Maluku Utara mengalami perubahan signifikan dalam seratus hari pertama kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan ini bergerak cepat merealisasikan janji kampanye yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

Gubernur Sherly menjelaskan bahwa setelah pelantikan, mereka melakukan konsolidasi untuk merumuskan tiga janji dasar yang menjadi landasan kerja pemerintahan. Janji-janji tersebut kini telah diwujudkan dalam berbagai program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Akselerasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Salah satu prioritas utama adalah peningkatan pelayanan kesehatan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) mempercepat pembangunan rumah sakit baru di Pulau Taliabu dan Halmahera Timur. Gubernur Sherly secara aktif melakukan lobi ke kementerian terkait di Jakarta, termasuk mengajak Menteri Kesehatan untuk meninjau langsung fasilitas kesehatan di kedua daerah tersebut.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov Malut juga menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menerapkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Mulai 1 Juni 2025, warga Maluku Utara dapat berobat di rumah sakit mana pun di Indonesia hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Di sektor pendidikan, Gubernur Sherly mengambil langkah berani dengan mencabut pungutan komite sekolah melalui rapat paripurna DPRD pada 6 Maret 2025. Pemprov Malut mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebesar Rp 34 miliar, yang sebagian telah dicairkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah. Kebijakan ini juga akan diperluas ke sekolah swasta dan madrasah mulai Juli 2025.

Upaya lain di bidang pendidikan termasuk pemutihan tunggakan uang komite siswa dan pengembalian 2.330 ijazah yang tertahan di sekolah. Pemprov Malut juga merealokasi anggaran APBD sebesar Rp 63,3 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi 64 sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB, serta pembangunan 54 sekolah lainnya melalui dukungan anggaran APBN.

Program Sekolah Rakyat juga disiapkan untuk tahun ajaran baru Juli 2025, sebagai wujud komitmen terhadap pendidikan inklusif.

Peluang Beasiswa dan Tanggap Bencana

Pemerintah Sherly-Sarbin memperluas akses pendidikan tinggi melalui program Beasiswa Maluku Utara Bangkit, bekerja sama dengan 27 perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Maluku Utara. Selain itu, Pemprov Malut menggandeng Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan untuk membuka akses beasiswa luar negeri ke 53 negara.

Respons cepat terhadap situasi darurat juga menjadi perhatian utama. Pemprov Malut menyalurkan bantuan kepada korban bencana puting beliung di Kelurahan Guraping, Oba Utara. Operasi pasar juga gencar dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah.

Menjelang Lebaran Idul Fitri 2025, Pemprov Malut memberikan subsidi 50 persen tiket mudik untuk penumpang yang menggunakan moda laut, melibatkan 21 armada kapal yang melayani 20 trayek. Selain itu, 1.076 jemaah haji menerima uang saku sebesar Rp 1 juta dan difasilitasi dengan pesawat carter menuju embarkasi Makassar.

Iklim Investasi Kondusif dan Konektivitas

Sebagai daerah dengan potensi industri dan jasa, Pemprov Malut berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui stabilitas regulasi. Nota kesepahaman (MoU) telah ditandatangani dengan Polda Malut, Kodam XV/Pattimura, dan Kejaksaan Tinggi untuk menjamin keamanan investasi dan pendampingan hukum.

Bursa kerja (job fair) yang diadakan Pemprov Malut menarik perhatian besar masyarakat, dengan 12.252 pelamar memperebutkan 3.244 lowongan dari 21 perusahaan. Peluang magang ke Jepang juga dibuka sebagai bagian dari strategi perluasan lapangan kerja.

Untuk meningkatkan konektivitas wilayah, Pemprov Malut mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp 8 triliun, yang kini tengah difinalisasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Di sektor kelautan dan perikanan, program pengadaan alat tangkap, cold storage, pabrik es, dan bibit rumput laut senilai total Rp 50 miliar diluncurkan di Kampung Nelayan Modern, Dufa-dufa.

Perbaikan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi

Kualitas hidup warga ditingkatkan melalui pembangunan 700 rumah layak huni, renovasi dapur sehat, dan penyediaan akses air bersih. Reformasi birokrasi dimulai dengan penerapan prinsip meritokrasi. Sebanyak 1.394 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah diangkat, dan sistem presensi berbasis palm vein diterapkan untuk meningkatkan disiplin ASN.

Gubernur Sherly mendedikasikan semua langkah ini kepada rakyat Maluku Utara dan mengenang mimpi almarhum Benny Laos untuk mewujudkan Maluku Utara yang berdiri tegak, bermartabat, dan berdaulat.

Seratus hari pertama kepemimpinan Sherly-Sarbin telah menyalakan obor perubahan di Maluku Utara. Tantangan ke depan adalah menjaga api tersebut tetap menyala melalui penguatan infrastruktur, pengembangan ekonomi biru, dan pembukaan lebih banyak peluang bagi generasi muda Maluku Utara. Pemerintahan ini berjanji untuk terus belajar, mendengar, dan bekerja demi kemajuan Maluku Utara, dengan menjadikan Asta Cita Presiden Prabowo sebagai arah kebijakan pembangunan daerah.