Pemerintah memberikan angin segar bagi masyarakat berusia 40 tahun yang ingin berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini membuka kesempatan bagi kelompok usia tersebut untuk melamar posisi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada jabatan-jabatan tertentu, seperti dokter spesialis, dosen dengan kualifikasi S3, peneliti, dan perekayasa.

Langkah ini sejalan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Pemerintah menyadari bahwa batasan usia yang ketat dalam rekrutmen dapat menghambat potensi kandidat yang lebih tua, padahal mereka memiliki kualifikasi dan pengalaman yang relevan.

Menurut keterangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), kelonggaran batas usia ini mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan tinggi dan spesialisasi. Profesi seperti dokter spesialis memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pendidikan dan pelatihan, sehingga membatasi usia pelamar hanya akan menutup peluang bagi talenta-talenta yang berkualitas.

SE Menaker sendiri merupakan respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait diskriminasi usia dalam lowongan pekerjaan. Pemerintah berupaya menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih inklusif dan adil, di mana semua kelompok usia memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Diharapkan, perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga akan mengikuti langkah ini dengan menerapkan kebijakan rekrutmen yang lebih fleksibel.

Dengan populasi yang semakin menua (aging population), Indonesia perlu memastikan bahwa semua kelompok usia memiliki peluang untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebijakan ini menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan tidak diskriminatif, sehingga memungkinkan seluruh warga negara untuk berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa.