Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan terhadap program kerja 100 hari yang dicanangkan oleh Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Catatan ini disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi, menyoroti berbagai aspek mulai dari perumahan hingga pelestarian budaya.

Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, melalui Sekretaris Komisi A Mujiyono, menyampaikan lima poin utama yang menjadi perhatian. Pertama, terkait penyelesaian hunian bagi warga eks Kampung Bayam. Mujiyono menyampaikan apresiasi atas realisasi hunian bagi 133 kepala keluarga, namun menekankan pentingnya komitmen serupa bagi warga kampung informal lain yang status lahannya belum jelas. Ia berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian dan solusi yang adil bagi seluruh warga yang membutuhkan.

Kedua, mengenai pelestarian budaya Betawi melalui Benyamin S Award. Mujiyono menilai bahwa program ini belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar para pelaku seni Betawi. Menurutnya, para seniman membutuhkan lebih dari sekadar penghargaan, yaitu ruang untuk berekspresi, dana produksi, dan dukungan dari pemerintah provinsi di sekolah-sekolah. Dukungan ini diharapkan dapat menumbuhkan minat generasi muda terhadap seni dan budaya Betawi.

Ketiga, terkait pelaksanaan job fair tiga bulanan. Meskipun mengapresiasi upaya pemerintah provinsi dalam membuka lapangan kerja, Mujiyono berpendapat bahwa program ini belum menyelesaikan persoalan utama ketenagakerjaan. Ia menyoroti adanya kesenjangan keterampilan antara lulusan sekolah dengan kebutuhan industri digital, ekonomi kreatif, dan sektor maritim. Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan agar pemerintah provinsi meningkatkan kualitas pelatihan kerja dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pasar kerja.

Keempat, mengenai akses taman kota 24 jam. Mujiyono menyambut baik inisiatif ini, namun mengingatkan pentingnya fasilitas penerangan, keamanan, dan kegiatan positif di taman-taman kota. Ia khawatir jika tidak ada pengawasan yang memadai, taman kota dapat menimbulkan risiko baru bagi masyarakat.

Kelima, terkait program bank sampah di setiap RT/RW. Mujiyono menilai program ini memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah sampah di Jakarta, namun masih minim sosialisasi dan insentif. Ia mengusulkan agar pemerintah provinsi memberikan dukungan nyata agar partisipasi warga meningkat. Dukungan ini dapat berupa pelatihan pengelolaan sampah, penyediaan peralatan, dan insentif bagi warga yang aktif berpartisipasi.

Selain itu, Mujiyono juga menyoroti tantangan besar Jakarta ke depan, seperti kemacetan, banjir, ketimpangan sosial, polusi udara, dan perubahan iklim. Ia menekankan bahwa masalah banjir harus menjadi perhatian utama pemerintah provinsi. Ia juga mengingatkan pentingnya melanjutkan normalisasi sungai dan koordinasi dengan kota penyangga untuk mengatasi masalah banjir secara efektif.

Ketua Komisi B DPRD DKI dari Fraksi NasDem, Nova Harivan Paloh, juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah provinsi. Ia mengingatkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelatihan kerja dan distribusi bantuan agar tepat sasaran. Ia ingin memastikan bahwa pelatihan kerja yang diberikan benar-benar meningkatkan keterampilan peserta dan membantu mereka mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha.

Secara keseluruhan, DPRD DKI Jakarta memberikan perhatian serius terhadap program kerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur. Catatan-catatan yang disampaikan oleh para anggota DPRD diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah provinsi dalam melaksanakan program-programnya agar lebih efektif dan tepat sasaran.