Indonesia dan Vietnam Segera Tanda Tangani Perjanjian Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Setelah bertahun-tahun bernegosiasi, Indonesia dan Vietnam akan segera meresmikan perjanjian penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Hanoi, Vietnam dalam waktu dekat untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kunjungan ini sekaligus sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV), Yang Mulia To Lam, ke Indonesia beberapa waktu lalu. Penandatanganan perjanjian ini menandai berakhirnya proses perundingan yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.

Dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Sekjen To Lam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3/2025), Prabowo Subianto menyatakan optimismenya terhadap penyelesaian ini. Ia menekankan bahwa perjanjian ini merupakan hasil dari negosiasi yang panjang dan melelahkan, namun akhirnya membuahkan hasil yang positif bagi kedua negara. Prabowo juga menyampaikan harapannya agar perjanjian ini dapat segera diratifikasi oleh parlemen kedua negara. Proses ratifikasi di parlemen Indonesia dijadwalkan setelah Idul Fitri, pada bulan April. Pihak Vietnam juga dikabarkan akan melakukan ratifikasi dalam waktu dekat. Setelah proses ratifikasi selesai, Prabowo akan secara resmi menandatangani perjanjian tersebut di Hanoi.

"Saya sambut baik perjanjian yang sudah kita sepakati dan saya yakin ini membawa kemakmuran bagi rakyat kita," ujar Prabowo. Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya perjanjian ini dalam mendorong kerja sama ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kedua negara. Penyelesaian perundingan ZEE ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam di berbagai sektor.

Perjanjian ZEE Indonesia-Vietnam yang telah selesai dirundingkan pada tahun 2022, setelah 12 tahun proses negosiasi intensif, merupakan tonggak sejarah penting dalam hubungan kedua negara. Penyelesaian ini, yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Presiden Jokowi saat itu menekankan pentingnya penyelesaian ini berdasarkan hukum internasional dan UNCLOS 1982. Hal senada juga disampaikan oleh Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc yang menyatakan bahwa penyelesaian perundingan ini demi kebaikan masyarakat kedua negara.

Dengan penandatanganan perjanjian ini, Indonesia dan Vietnam diharapkan dapat mengelola sumber daya laut di wilayah ZEE secara bersama-sama dan berkelanjutan. Kerja sama ini akan membuka peluang baru bagi peningkatan ekonomi dan memperkuat hubungan diplomatik kedua negara di kawasan Asia Tenggara.

Berikut poin-poin penting terkait perjanjian ZEE Indonesia-Vietnam:

• Perjanjian tersebut mengakhiri perundingan yang telah berlangsung selama 12 tahun.
• Penandatanganan perjanjian akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Hanoi.
• Proses ratifikasi perjanjian akan dilakukan oleh parlemen kedua negara.
• Perjanjian tersebut didasarkan pada UNCLOS 1982.
• Perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kedua negara.

Penandatanganan perjanjian ini diharapkan akan menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam, serta membuka babak baru kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara.