Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, khususnya terkait dengan efisiensi anggaran yang tidak mengorbankan kualitas layanan. Penilaian ini disampaikan setelah Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, melakukan peninjauan langsung ke Madinah, Arab Saudi, pada Sabtu (31/5/2025).

Adies Kadir menegaskan bahwa kekhawatiran publik mengenai penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) akan berdampak negatif pada kualitas layanan ternyata tidak terbukti. Menurutnya, dengan manajemen yang baik, efisiensi justru dapat dicapai tanpa mengurangi standar pelayanan. Bipih tahun 2025 tercatat sebesar Rp 93.410.286 per jemaah, mengalami penurunan sekitar Rp 7 juta dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 100 juta.

"Tidak ada masalah dengan turunnya biaya haji. Pelayanan tetap berjalan dengan sangat baik. Mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga logistik, semuanya menunjukkan peningkatan," ungkap Adies.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan adalah penerapan sistem syarikah. Pada tahun 2025, jemaah haji Indonesia dilayani oleh delapan perusahaan syarikah Arab Saudi yang saling bersaing dalam menyediakan layanan makanan, penginapan, dan transportasi. Sistem ini dinilai memudahkan pemerintah dan DPR dalam melakukan pengawasan serta evaluasi.

"Dengan adanya delapan syarikah, kualitas pelayanan meningkat karena ada kompetisi. Masing-masing penyedia berusaha memberikan yang terbaik. Hasilnya, hampir tidak ada keluhan dari jemaah, baik soal makanan, pondokan, maupun layanan lainnya," jelas Adies.

Politisi dari Partai Golkar tersebut menekankan bahwa penurunan biaya haji bukan hanya sekadar penghematan anggaran, tetapi juga merupakan hasil dari upaya efisiensi dan negosiasi yang kuat dengan Pemerintah Arab Saudi. Perbaikan sistem distribusi logistik dan pemanfaatan teknologi informasi juga turut berperan dalam menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Adies juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama atas upaya mereka dalam menjaga efisiensi tanpa mengorbankan mutu layanan. Pemanfaatan teknologi, perbaikan distribusi logistik, serta koordinasi antar-lembaga dianggap sebagai faktor penting dalam keberhasilan ini.

Meski demikian, Adies mencatat masih terdapat tantangan teknis di lapangan, seperti keterlambatan distribusi kartu nusuk. Hingga akhir Mei 2025, sekitar 8.900 jemaah dari total 221.639 belum menerima kartu tersebut. Adies meyakini bahwa masalah ini akan segera teratasi sebelum puncak ibadah haji.

"Kami percaya semuanya bisa selesai sebelum puncak haji. Saat ini, pemerintah hadir, DPR mengawasi, dan kami semua bekerja untuk memastikan jemaah bisa beribadah," pungkasnya.

Rincian Peningkatan Layanan Haji 2025:

• Konsumsi: Peningkatan kualitas dan variasi makanan yang disediakan.
• Akomodasi: Peningkatan fasilitas penginapan.
• Transportasi: Armada bus yang lebih modern dan nyaman.
• Logistik: Sistem distribusi logistik yang lebih efisien.

Faktor Pendukung Efisiensi Biaya Haji 2025:

• Sistem Syarikah: Kompetisi antar perusahaan penyedia layanan.
• Negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
• Pemanfaatan Teknologi Informasi.
• Perbaikan Distribusi Logistik.
• Koordinasi Antar-lembaga.