PDI-P Ingatkan Pemerintah: Penulisan Sejarah Nasional Harus Berdasarkan Fakta, Bukan Interpretasi Subjektif
PDI-P mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa penulisan ulang sejarah nasional yang sedang berlangsung didasarkan pada fakta yang akurat dan komprehensif. Ketua DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, menekankan pentingnya menghindari distorsi sejarah atau narasi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Pernyataan ini disampaikan setelah Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diadakan oleh PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Djarot menekankan bahwa penulisan sejarah harus mencerminkan perjuangan seluruh bangsa, bukan hanya pandangan dari pihak yang berkuasa atau dominan.
"Penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan ‘his story’, bukan story mereka yang menang. Tetapi betul-betul story cerita perjuangan bangsa kita ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, PDI-P mendesak agar proses penulisan sejarah dilakukan secara transparan dan terbuka. Keterbukaan ini akan memungkinkan semua pihak untuk memantau dan memastikan bahwa tidak ada fakta atau peristiwa penting yang dihilangkan atau disembunyikan.
"Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan. Maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka," tegas Djarot.
Dalam kesempatan yang sama, Djarot juga menyinggung tentang Hari Lahir Pancasila yang sempat dilarang diperingati pada masa Orde Baru. Ia menjelaskan bahwa melalui perjuangan panjang dan pelurusan sejarah, akhirnya peringatan tersebut diakui kembali oleh negara.
"Begini, tadi anda harus tahu ya hari lahir Pancasila itu dilarang oleh pemerintah Orde Baru, oleh Kopkamtib waktu itu tahun 1970, ketika Bung Karno wafat, kemudian hari lahir Pancasila itu dilarang," kata Djarot.
"Karena pemerintah waktu itu berdasarkan tulisan dari Prof Nugroho Notosusanto mengatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni. Itu dilawan dan itu diluruskan oleh para sejarawan," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan bahwa pemerintah sedang dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia. Narasi terbaru ini direncanakan akan dirilis pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
Fadli Zon menyatakan optimisme terhadap proyek ini, yang melibatkan lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di Indonesia. Tujuan dari penulisan ulang ini adalah untuk merevisi, menambahkan, dan meluruskan bagian-bagian sejarah berdasarkan kajian para ahli.
"Kami akan update dan menambah beberapa jilid tentu mendasarkan kepada buku-buku yang sudah ada. Kami melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari semua perguruan tinggi, dari banyak perguruan tinggi yang memang sejarawan, yang ahli di bidangnya untuk punya kompetensi menulis, dan juga editing (menyunting, red.) di dalam buku itu," jelas Fadli Zon.
Ia menambahkan bahwa penulisan ulang ini juga akan mencakup temuan-temuan baru, termasuk dari periode prasejarah, serta penambahan catatan sejarah dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
"Semua perlu di-update, kami update. Misalnya, periode terakhir (dalam versi sejarah saat ini) itu periode sebelum Pak SBY. Kalau nggak salah. Nanti, tentu ditambahkan," pungkas Fadli Zon.