Pemberlakuan enam paket stimulus ekonomi yang direncanakan pemerintah pada awal Juni 2025 menuai berbagai tanggapan. Beberapa pihak meragukan efektivitas kebijakan tersebut dalam mendongkrak perekonomian, sementara pemerintah berharap stimulus ini dapat memberikan angin segar bagi masyarakat dan sektor-sektor tertentu.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengkritisi kebijakan stimulus ini sebagai langkah "trial and error". Ia menyoroti rekam jejak kebijakan stimulus sebelumnya yang dinilai kurang efektif, seperti program prakerja yang menelan anggaran besar namun hasilnya belum optimal. Media mempertanyakan dasar dan data yang digunakan pemerintah dalam merumuskan paket stimulus ini, serta dampaknya terhadap keuangan negara.

Media menganalogikan stimulus ini dengan "menggarami lautan", mengindikasikan bahwa dampaknya mungkin tidak signifikan. Menurutnya, bantuan langsung tunai (BLT) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti lebih efektif dalam membantu masyarakat.

Ia juga menyoroti alokasi anggaran negara yang menurutnya kurang tepat sasaran. Ia menyebutkan bahwa sejumlah dana dialihkan untuk program-program lain yang belum tentu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek infrastruktur.

Ketua Umum Afiliasi Global Ritel Indonesia (Afiliasi), Roy Nicholas Mandey, menyampaikan pesimisme serupa. Ia meragukan paket stimulus ini dapat meningkatkan penjualan di sektor ritel, mengingat perubahan perilaku konsumen yang cenderung menabung di tengah ketidakpastian ekonomi. Roy mencontohkan pengalaman sebelumnya, di mana stimulus diskon tol dan tiket pesawat tidak memberikan dampak signifikan terhadap sektor riil.

Roy juga menilai bahwa paket stimulus ini tidak tepat sasaran. Ia menyoroti pemberian diskon tiket pesawat di tengah periode pembayaran biaya sekolah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengalokasikan dana untuk pendidikan anak-anak mereka.

Berikut adalah beberapa poin yang menjadi sorotan:

• Efektivitas stimulus: Diragukan oleh sejumlah pihak karena rekam jejak kebijakan sebelumnya yang kurang optimal.
• Dasar kebijakan: Dipertanyakan mengenai data dan pertimbangan yang digunakan pemerintah.
• Perubahan perilaku konsumen: Masyarakat cenderung menabung di tengah ketidakpastian ekonomi.
• Ketepatan sasaran: Stimulus dianggap kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Perbedaan pendapat mengenai efektivitas paket stimulus ini menunjukkan perlunya evaluasi yang cermat dan transparansi dalam perumusan kebijakan ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai masukan dan data yang akurat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian.