Pemerintah Indonesia memiliki target ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Namun, realisasi target ini terancam oleh derasnya arus impor yang masuk ke dalam negeri. Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKK-PII), Sripeni Inten Cahyani, menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap industri nasional, terutama sektor kimia dan petrokimia.

Sripeni menjelaskan, industri hulu dan hilir yang kuat, termasuk industri kimia, serta daya beli masyarakat yang stabil merupakan fondasi penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan jangka pendek yang melindungi industri yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha, mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK), dan mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat.

"Diharapkan dukungan pemerintah agar industri yang sudah ada mampu melakukan modernisasi teknologi, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan begitu, daya saing produksi di pasar global akan meningkat, seiring dengan peningkatan kapasitas produksi," ujarnya.

Ia menyoroti kasus industri tekstil, yang menurutnya mengalami kemunduran akibat gempuran produk impor. Padahal, Indonesia memiliki ekosistem industri tekstil yang lengkap, sejajar dengan India dan China.

Sripeni juga menyoroti dampak negatif dari impor yang tidak terkendali. Barang-barang impor, terutama yang masuk secara ilegal atau dengan harga dumping, mengancam kelangsungan industri dalam negeri. Ia mengapresiasi rencana pemerintah untuk menaikkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk partially oriented yarn-drawn textured yarn (POY-DTY), dan mendesak agar kebijakan ini segera diimplementasikan.

"Pak Prabowo memiliki cita-cita mulia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan swasembada nasional. Namun, hal itu tidak akan tercapai jika industri tidak hidup. Jangan sampai industri yang sudah ada malah dimatikan, sementara industri baru justru diberi karpet merah," tegas Sripeni.

Ia menekankan bahwa pengendalian impor sangat penting untuk menjaga kelangsungan industri lokal. Jika industri dalam negeri terus tertekan oleh serbuan produk impor, ekonomi Indonesia akan menghadapi risiko besar.

"Jika impor terus dibiarkan tanpa kendali, industri lokal akan mati. Dan jika industri mati, masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, akan kehilangan sumber penghidupan. Selain itu, lulusan perguruan tinggi juga akan kehilangan prospek kerja," jelasnya.

Industri lokal yang kuat akan mempercepat realisasi proyek-proyek industri strategis, seperti pabrik petrokimia dan kilang, dari tahap perencanaan menjadi tahap komersial. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan pengurangan defisit neraca perdagangan.

Selain itu, pemerintah juga perlu menarik investor baru yang dapat memperkuat rantai nilai industri nasional. Investasi di sektor hilirisasi industri kimia berbasis sawit, mineral, dan migas sangat penting untuk menggantikan impor dan menghasilkan produk-produk bernilai tambah bagi industri lanjutan.

Sripeni mengakui bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menunjukkan komitmen untuk mengendalikan impor ilegal dan mendorong penerapan instrumen perlindungan seperti safeguard dan antidumping. Kemenperin bahkan telah menyurati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar langkah-langkah tersebut diimplementasikan secara lebih efektif.

Namun, Sripeni menekankan bahwa dukungan ini harus diwujudkan dalam kebijakan yang tegas dan koordinasi lintas kementerian, sehingga industri nasional tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat tumbuh dan bersaing di pasar global.

Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan Sripeni Inten Cahyani:

• Pemerintah perlu melindungi industri nasional dari serbuan impor.
• Kebijakan jangka pendek diperlukan untuk menjaga kelangsungan industri yang sudah ada.
• Modernisasi teknologi perlu didukung untuk meningkatkan daya saing industri.
• Impor yang tidak terkendali mengancam kelangsungan industri dalam negeri.
• Pengendalian impor penting untuk menjaga kelangsungan industri lokal.
• Investasi di sektor hilirisasi industri kimia perlu ditingkatkan.
• Koordinasi lintas kementerian diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri nasional.