Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono, dalam perayaan hari lahir (harlah) keempat partai yang berlangsung meriah.

Agus Jabo menjelaskan bahwa kongres kedua partai telah menghasilkan dua keputusan utama. Pertama, PRIMA secara resmi mengukuhkan kembali dukungannya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Kedua, partai bertekad untuk mengawal dan mengamankan program-program yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dengan harapan program-program tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Kongres kedua ini hanya memutuskan dua hal. Pertama, PRIMA mengukuhkan kembali dukungan, serta ingin mengamankan program Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto Dan Bapak Gibran, agar program-program pemerintah tersebut secepatnya bisa dinikmati oleh rakyat," kata Agus Jabo dalam sambutannya, Minggu (1/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Agus Jabo juga menyinggung mengenai isu pemilihan umum (pemilu). Ia menegaskan bahwa saat ini, PRIMA belum fokus pada persiapan pemilu karena masih terlalu dini. Menurutnya, tidaklah etis untuk membicarakan pemilu saat masih memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan bekerja untuk pemerintahan yang sedang berjalan.

"Kongres ini hanya melengkapi syarat-syarat formal yang nanti akan didaftarkan le kementerian hukum. karena ada beberapa pejabat partai PRIMA yang harus menjalankan tugas negara sehingga tidak menjalankan tugas-tugas kepartaian," ungkapnya.

Agus Jabo menjelaskan bahwa kongres tersebut juga bertujuan untuk melengkapi persyaratan formal yang diperlukan untuk pendaftaran partai di Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dikarenakan beberapa pengurus partai sedang mengemban tugas negara, sehingga memerlukan penyesuaian dalam struktur kepengurusan.

Lebih lanjut, Agus Jabo menyinggung pengalaman pahit PRIMA saat gagal berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Ia mengklaim bahwa persyaratan formal yang dipenuhi oleh PRIMA saat itu sebenarnya lebih baik dibandingkan partai-partai lain. Namun, ia menduga ada kekuatan besar yang sengaja menghalangi PRIMA untuk menjadi peserta pemilu.

"Saya sudah komunikasi ke sana ke mari, syarat formal kita di KPU lebih bagus dibandingkan dengan partai lain. Tetapi, sepertinya ada kekuatan besar waktu itu yang tidak ingin prima ikut. Itu menjadi catatan pribadi saya siapa yang mencoba menekan dan menghambat PRIMA sebagai peserta pemilu," ungkapnya.

Bahkan, PRIMA sempat menggugat hasil Pemilu 2024 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agus Jabo mengungkapkan bahwa sebenarnya PRIMA memiliki peluang untuk menunda pelaksanaan pemilu, namun keputusan itu tidak diambil demi kepentingan yang lebih besar.

"Bayangkan kalau putusan pemilu itu kita gunakan, pemilu pasti tertunda 2 tahun 2 bulan 24 hari. Tapi kita tidak menggunakan itu," imbuhnya.

Agus Jabo juga menyoroti perundungan yang dialami PRIMA oleh partai-partai besar akibat keputusan tersebut. Ia mengapresiasi Partai Gerindra yang dinilai telah memberikan dukungan dan pembelaan kepada PRIMA saat menghadapi tekanan politik.

"Di media kita dibully oleh lawan politik kita, partai besar. Yang bela kita cuma Gerindra. kenyataan politiknya seperti itu, hanya Gerindra yang memasang badan," jelasnya.

Meski demikian, Agus Jabo menegaskan bahwa PRIMA tetap solid dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan partai-partai lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Ia menekankan bahwa suara PRIMA didengarkan dan dihargai setara dengan partai-partai lain di hadapan Prabowo Subianto.

"Ada 9 parpol dan suara ketua umum yang ikut pemilu dan partai tidak ikut pemilu di depan calon Bapak Presiden pada waktu itu sama. Jadi suara saya sebagai ketua umum partai yang tidak lolos menjadi peserta pemilu, harganya sama dengan Bang Airlangga, Mas AHY, bang Zulkifli Hasan," pungkasnya.

Dengan deklarasi dukungan ini, PRIMA sekali lagi menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.