Industri perhotelan di Jakarta menghadapi tantangan signifikan di tengah momentum libur panjang, berbanding terbalik dengan lonjakan okupansi yang dialami oleh hotel-hotel di destinasi wisata. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat hunian hotel di ibu kota.

Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta, Sutrisno Iwantono, libur panjang yang seharusnya menjadi peluang peningkatan bisnis, justru berujung pada sepinya tamu. Fenomena ini kontras dengan kondisi di daerah-daerah wisata seperti Yogyakarta, di mana hotel-hotel mencatat peningkatan okupansi yang signifikan.

Libur panjang Kenaikan Yesus Kristus, yang diikuti dengan cuti bersama dan Hari Lahir Pancasila, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berlibur. Namun, alih-alih memanfaatkan fasilitas hotel di Jakarta, banyak warga justru memilih untuk bepergian ke luar kota. Situasi ini diperparah dengan ketergantungan hotel-hotel di Jakarta pada kegiatan pemerintahan, yang juga mengalami penurunan akibat efisiensi anggaran.

Berbeda dengan Jakarta, Yogyakarta menikmati peningkatan okupansi hotel selama periode libur panjang. Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengungkapkan bahwa tingkat reservasi hotel di wilayahnya mencapai 50-60 persen, meningkat sekitar 20 persen dibandingkan hari-hari biasa. Peningkatan ini didorong oleh tingginya minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata populer di Yogyakarta dan Sleman.

Kondisi di Jakarta diperburuk oleh struktur pasar yang belum seimbang, di mana kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) masih jauh lebih rendah dibandingkan wisatawan domestik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata persentase kunjungan wisman hanya sekitar 1,98 persen per tahun selama periode 2019-2023.

Rendahnya kunjungan wisman dan efisiensi anggaran pemerintah, serta preferensi masyarakat untuk berlibur di luar kota menjadi kombinasi tantangan yang berat bagi industri perhotelan di Jakarta. Upaya pembenahan strategi promosi dan kebijakan pariwisata yang lebih efektif diperlukan untuk menjangkau pasar internasional dan mendorong pertumbuhan sektor perhotelan di ibu kota.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi perhotelan di Jakarta:

• Efisiensi Anggaran Pemerintah: Kebijakan ini mengurangi kegiatan pemerintahan yang biasanya diadakan di hotel.
• Struktur Pasar yang Belum Seimbang: Kunjungan wisatawan mancanegara masih rendah.
• Preferensi Wisatawan: Masyarakat lebih memilih berlibur ke luar kota saat libur panjang.

Hotel-hotel di Jakarta perlu beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah dan mencari cara untuk menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Diversifikasi target pasar dan inovasi dalam produk dan layanan menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah tantangan yang ada.