Industri Baja Nasional: Pilar Strategis Realisasi Indonesia Emas 2045
markdown Industri baja nasional saat ini memegang peranan krusial sebagai fondasi strategis dalam upaya industrialisasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Sektor logam dasar ini tidak hanya sekadar industri, melainkan menjadi tulang punggung dalam peta jalan industrialisasi, ketahanan nasional, dan transformasi ekonomi hijau yang sedang diusung pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko SA Cahyono, menyampaikan bahwa industri baja kini berada dalam posisi strategis yang lebih dari sekadar pelengkap infrastruktur. Hal ini diungkapkan dalam forum Indonesia Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025, di mana Eko menjadi salah satu pembicara dalam diskusi interaktif yang dipandu oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan.
Kontribusi signifikan industri logam dasar terhadap perekonomian nasional tercermin dari angka Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan nonmigas, yang mencapai 11,55 persen. Bahkan, pada kuartal I 2025, sektor ini mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 14,47 persen secara year-on-year. Daya tarik investasi di sektor ini juga sangat tinggi, dengan nilai mencapai Rp 238,4 triliun sepanjang tahun lalu, setara dengan hampir 14 persen dari total investasi nasional.
Guna mencapai target RPJMN 2025–2029 dan Visi Indonesia Emas 2045, industri baja ditetapkan sebagai sektor prioritas. Kemenperin telah menetapkan lima kebijakan utama untuk memperkuat ekosistem industri baja:
- Trade Remedies dan Pengendalian Impor: Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pasar domestik dari praktik perdagangan yang tidak adil.
- Penerapan SNI Wajib: Saat ini, SNI Wajib mencakup 20 produk baja untuk menjamin kualitas dan keamanan produk.
- Insentif Fiskal dan Investasi: Pemerintah menawarkan berbagai insentif seperti tax holiday, tax allowance, dan kemudahan akses bahan baku.
- TKDN dan Program P3DN: Kebijakan ini mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam proyek-proyek strategis nasional.
- Kepastian Energi dan Bahan Baku: Pemerintah memberikan kepastian pasokan energi dan bahan baku, termasuk melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) maksimal 6 dollar AS MMBTU yang dinikmati oleh 67 perusahaan industri baja.
Namun, di balik potensi besar tersebut, industri baja juga menghadapi sejumlah tantangan menuju keberlanjutan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:
- Dekarbonisasi
- Efisiensi energi
- Ekonomi sirkular
- Kelebihan kapasitas global
Industri baja diketahui sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 4,66 persen dari total emisi karbon nasional. Oleh karena itu, dekarbonisasi menjadi agenda prioritas pemerintah.
Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ke-14 dunia dalam produksi baja kasar, dengan output mencapai 17 juta ton per tahun. Pemerintah memiliki target ambisius, yaitu tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga meningkatkan ekspor baja bernilai tambah tinggi dalam sepuluh tahun mendatang. Dengan demikian, industri baja diharapkan dapat menjadi pengungkit kekuatan nasional, tumbuh secara cerdas dan berkelanjutan.