Polemik bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin memanas. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, atau yang akrab disapa Rommy, membantah keras tudingan yang menyebut dirinya tengah 'mengobral' atau memperdagangkan kursi kepemimpinan tertinggi di partai berlambang Ka'bah tersebut.

"Dagang itu kan kalau ada yang menjual, ada yang membeli. Ini kan tidak ada yang menjual, dan tidak ada yang membeli," tegas Rommy kepada awak media, menepis isu transaksional dalam proses pemilihan Ketua Umum PPP. Rommy balik bertanya, jika benar ada praktik jual beli jabatan, mekanisme apa yang digunakan dan berapa nilai yang pantas disematkan pada partai yang memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia ini. "Kalau membeli itu belinya mau pakai apa? Dan nilainya berapa? Wong PPP ini sejarahnya sangat panjang, tidak terbeli oleh berapapun," ungkapnya.

Rommy menjelaskan bahwa nama-nama yang muncul sebagai kandidat Ketua Umum PPP merupakan hasil aspirasi yang berkembang di kalangan kader partai. Ia menantang media untuk menelusuri dukungan dari berbagai cabang PPP terhadap nama-nama seperti Amran yang kuat di Sulawesi Selatan, Anies yang mendapat dukungan dari DKI Jakarta, serta Dudung yang memiliki kedekatan dengan salah satu Ketua DPC PPP di Banten. Nama Sandiaga Uno dan Gus Yasin pun disebut sebagai kader terbaik partai, sementara Gus Ipul muncul dari Jawa Timur.

Rommy menegaskan kembali bahwa perannya hanyalah merangkum aspirasi yang berkembang di internal partai, bukan memperdagangkan kursi Ketua Umum. "Dan itu yang saya sampaikan hanya rangkuman saja. Jadi kalau ada yang menyatakan saya memperdagangkan, ya itu tidak mengikuti media saja mungkin, kurang update," kilahnya.

Sebelumnya, langkah Rommy yang membuka pintu bagi tokoh eksternal untuk menduduki kursi Ketua Umum PPP menuai kritik dari sejumlah elite partai. Wakil Ketua Umum PPP, Rusli Effendi, menilai tindakan tersebut tidak etis dan seolah-olah memperlakukan partai sebagai barang dagangan. Rusli mengingatkan bahwa PPP memiliki mekanisme internal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait proses pemilihan ketua umum.

"Kami menyambut baik kalau memang ada tokoh yang mau bergabung bersama dan berjuang untuk membangun bangsa, ahlan wa sahlan. Tapi tentu semua ada mekanismenya, kalau di PPP ada AD/ART," ujarnya.

Kritik serupa juga datang dari Ketua DPC PPP Jakarta Timur, Ahmad Rifa’i, yang merasa malu dengan anggapan bahwa PPP telah diperdagangkan oleh Rommy. Ia menyayangkan citra partai ulama yang seolah-olah hanya menjadi komoditas jualan.

Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, juga menolak upaya menggadaikan PPP kepada pihak eksternal demi mengembalikan kursi di parlemen. Irfan mengingatkan bahwa PPP adalah partai warisan ulama yang harus menjaga tradisi dan jati diri agar tidak tergerus oleh akuisisi pihak luar. Ia menekankan pentingnya menjaga PPP sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan umat.

"Yang jelas adalah PPP ini adalah partai warisan ulama, partai yang berbasis pergerakannya tentang kepentingan umat. Nah, kami juga tentu tidak mau ya PPP itu seolah-olah, ya bukan diakuisisi, tapi tergadaikan hanya untuk kepentingan PPP kembali ke Senayan. Nah, itulah yang harus menjadi perhatian itu,"

Kontroversi ini mencerminkan dinamika internal PPP menjelang Muktamar, di mana berbagai pandangan dan kepentingan bertemu dalam proses pemilihan ketua umum. Masa depan partai berlambang Ka'bah ini akan ditentukan oleh kemampuan para kader untuk menyatukan visi dan misi demi mencapai tujuan bersama.