Jakarta: Evaluasi Kinerja dan Arah Kebijakan 100 Hari Pramono-Rano

Evaluasi kinerja 100 hari pertama pemerintahan menjadi agenda rutin untuk menilai performa pemimpin politik. Namun, seringkali terjebak dalam formalitas tanpa mengukur pencapaian secara objektif. Artikel ini menyoroti fokus dan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka, dengan penekanan pada pelayanan publik dan kerja sama.

Pramono dan Rano memulai masa jabatan dengan komitmen melayani warga Jakarta, menghindari janji-janji muluk dan fokus pada realitas kompleks kota. Keduanya menekankan pentingnya kerja keras dan keberanian mengambil keputusan, bahkan jika tidak populer. Salah satu contohnya adalah upaya peningkatan pajak dari kelompok mampu, yang menunjukkan prioritas pada keadilan fiskal.

Jakarta memiliki sejarah panjang sebagai pusat politik dan ekonomi Indonesia, yang kini bertransformasi menjadi kota bisnis berstandar global. Transformasi ini menuntut sinergi dengan pemerintah pusat dan pemanfaatan prestasi para pendahulu. Pramono, dengan pengalaman sebagai Sekretaris Kabinet, membawa kematangan politik dalam kepemimpinannya. Ia dikenal tenang dan reflektif, mengutamakan pemikiran sebelum bertindak.

Rano, di sisi lain, dikenal lebih spontan dan responsif terhadap ketidakadilan. Pengalamannya sebagai kepala daerah dan anggota DPR menjadi modal penting dalam memimpin Jakarta. Keduanya melengkapi satu sama lain, menciptakan keseimbangan dalam gaya kepemimpinan.

Modalitas Kerja: Sistem, Kolaborasi, dan Partisipasi

Pramono dan Rano menyadari tantangan memimpin Jakarta, terutama dalam situasi yang kompleks. Mereka membangun hubungan baik dan sinergi dengan pemerintah pusat, menekankan kolaborasi daripada kompetisi. Beberapa modalitas kerja yang diterapkan antara lain:

• Bekerja dengan Sistem: Pramono mempercayai ASN Jakarta dan tidak membawa pejabat dari luar. Birokrasi dianggap sebagai mesin yang perlu dirangkul dan diarahkan, bukan dicurigai. Sinergi dibangun melalui mekanisme dan arahan yang jelas.
• Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terus dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran sejumlah menteri dalam Musrenbang Jakarta.
• Membangun Kerja Sama Regional: Beberapa kepala daerah diajak berkolaborasi untuk membangun integrasi moda transportasi publik yang menguntungkan warga.
• Membuka Ruang Partisipasi: Keterlibatan masyarakat sipil sangat dibutuhkan dalam membangun Jakarta.

Kota Global sebagai Tujuan

Jakarta memiliki visi menjadi kota global. Sesuai mandat UU 2/2024, Jakarta bergegas untuk mewujudkan impian sebagai kota global. Fokus utama adalah peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, energi, pengelolaan sampah, ekonomi kreatif, dan budaya. Program-program seperti aktivasi taman 24 jam dan akses gratis ke tempat wisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan memutus ketidakberuntungan.

Program 100 Hari: Fondasi Pembangunan

Program 100 hari pertama pemerintahan Pramono-Rano bukan sekadar formalitas, melainkan upaya merangsang imajinasi bersama dan memenuhi kebutuhan dasar warga. Program ini adalah fondasi dari pembangunan jangka panjang Jakarta.

40 program prioritas yang dijalankan merupakan langkah awal membangun jembatan menuju masa depan Jakarta yang lebih baik. Implementasi program ini juga menjadi uji coba bagi kesiapan birokrasi dan partisipasi publik.

Beberapa program prioritas meliputi:

• Penebusan ijazah tertahan.
• Perluasan penerima KJP dan KJMU hingga S2 dan S3.
• Pembangunan rumah sakit berstandar internasional.
• Penanganan kemacetan dan banjir.
• Aktivasi pasukan warna-warni untuk kebersihan dan perawatan kota.
• Penyediaan daycare.

Program-program ini dirancang untuk memutus garis ketidakberuntungan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Jakarta.

Kesimpulan

Fokus dan prioritas Pramono-Rano dalam 100 hari pertama pemerintahan menunjukkan komitmen mereka untuk melayani warga Jakarta. Dengan membangun sistem yang kuat, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan membuka ruang partisipasi, mereka meletakkan fondasi bagi pembangunan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan.