Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mempersiapkan pembukaan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2025.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa proses pengajuan lahan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan Sekolah Rakyat sedang berlangsung dan saat ini memasuki tahap verifikasi. Pernyataan ini disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Kabupaten Wonosobo.

"Persiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat, sebagai implementasi program pemerintah pusat, terus dikebut. Masing-masing kabupaten telah mengajukan lokasi, dan saat ini sedang dalam proses verifikasi," ujar Luthfi.

Menurut data dari Kementerian Sosial, program Sekolah Rakyat ini menargetkan pembangunan 100 titik di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Hingga saat ini, 63 titik telah menandatangani kontrak, dan renovasi bangunan ditargetkan selesai pada Juli 2025, siap untuk kegiatan belajar mengajar. Sekolah-sekolah ini diperkirakan mampu menampung 247 rombongan belajar dengan total 6.105 siswa.

Sementara itu, 37 titik lainnya masih dalam tahap survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dengan target penyelesaian renovasi juga diharapkan pada Juli 2025.

Di Jawa Tengah, beberapa lokasi yang telah menandatangani kontrak untuk pendirian Sekolah Rakyat antara lain:

• Sentra Terpadu Kartini Temanggung
• Sentra Terpadu Prof. Soeharso Solo
• Sentra Satria Baturaden
• Sentra Antasena Magelang
• Sentra Margo Laras Pati

Kelima Sekolah Rakyat di lokasi-lokasi tersebut diharapkan dapat mulai beroperasi pada Juli 2025.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan bahwa program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan. Sekolah ini secara khusus ditujukan untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, terutama mereka yang tergolong miskin dan sangat miskin, serta anak-anak yang berisiko putus sekolah.

"Ini adalah sasaran utama kita, dan setiap kementerian memiliki tugas yang jelas sesuai dengan instruksi presiden. Gubernur dan bupati/wali kota juga memiliki tanggung jawab khusus dari Presiden," kata Syaifullah.

Selain program Sekolah Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menjalin kemitraan dengan SMA/SMK swasta di wilayahnya pada tahun 2025, dengan menyediakan kuota sekitar 5.000 kursi.

Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi siswa miskin. Sebanyak 139 sekolah swasta berpartisipasi dalam program ini, yang terdiri dari 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta di seluruh Jawa Tengah. Penambahan daya tampung peserta didik dilakukan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mendirikan SMK Jateng di beberapa lokasi, yang diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu.