Sorotan Timwas Haji DPR: Sistem Multi-Syarikah Picu Ketimpangan Layanan dan Tenda Overkapasitas

Jakarta - Implementasi sistem multi-syarikah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menuai sorotan dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Ketua Timwas, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengungkapkan bahwa meskipun sistem ini memicu kompetisi positif dalam peningkatan kualitas layanan, namun juga memunculkan disparitas yang signifikan dan permasalahan serius terkait penataan jemaah.

"Kami melihat adanya perbedaan kualitas layanan yang mencolok antar syarikah," ujar Cucun usai melakukan inspeksi di Arafah dan Mina. Ia mencontohkan, beberapa syarikah menawarkan fasilitas yang jauh lebih baik, seperti toilet bersih, pendingin ruangan optimal, dan lounge istirahat, bahkan beberapa menyediakan tempat tidur yang biasanya hanya diperuntukkan bagi jemaah haji khusus. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan syarikah sebagai penyedia layanan terbaik di masa depan.

Namun, di balik peningkatan kualitas layanan pada beberapa titik, Timwas Haji DPR menemukan permasalahan serius terkait penataan jemaah, terutama di Mina. Sistem multi-syarikah dinilai menyebabkan kurang tertibnya alur dan penempatan jemaah. Cucun mengungkapkan, "Kami menemukan tenda yang seharusnya hanya menampung 200 orang, diisi hingga 300 orang. Ini jelas kondisi yang tidak manusiawi."

Menanggapi temuan tersebut, Timwas Haji DPR berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan mendorong penyediaan tenda cadangan untuk mengatasi masalah kepadatan. Selain itu, Cucun mengusulkan agar kontrak antara pemerintah dan syarikah dilakukan dalam jangka panjang, bukan tahunan, untuk memungkinkan pengelolaan ruang yang lebih baik.

Inovasi dalam fasilitas tenda juga menjadi perhatian Timwas Haji DPR. Cucun menyinggung ide untuk mengadopsi nuansa lokal Indonesia, seperti penggunaan bambu, dalam desain tenda dan lounge istirahat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan rasa seperti di kampung halaman bagi jemaah yang kelelahan setelah melaksanakan ibadah lontar jumrah selama tiga hari di Mina.

Timwas Haji DPR juga mengusulkan penerapan sistem satu syarikah untuk satu embarkasi, atau maksimal dua syarikah untuk embarkasi besar, guna menyederhanakan manajemen dan menghindari kekacauan yang terjadi pada tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan ibadah haji yang lebih tertata, kompetitif dalam kualitas, serta mengedepankan keadilan dan kenyamanan bagi seluruh jemaah.

Agenda selanjutnya dari Timwas DPR adalah memastikan kelancaran dan kesiapan pemberangkatan jemaah dari Makkah menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Evaluasi menyeluruh terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.