Fokus Layani Masyarakat, Bupati Lumajang Enggan Terpaku pada 100 Hari Kerja

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyatakan fokusnya pada pelayanan masyarakat dan enggan terpaku pada pencapaian 100 hari kerja. Hal ini disampaikan menyusul pertanyaan mengenai evaluasi kinerja pemerintahannya sejak dilantik bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma pada 20 Februari 2025 lalu.

Bupati Indah menyampaikan bahwa prioritas utama saat ini adalah bekerja secara optimal untuk kepentingan masyarakat Lumajang. Ia menekankan bahwa evaluasi kinerja akan tetap dilakukan secara berkala setiap enam bulan. Evaluasi ini akan menjadi dasar pemberian penghargaan (reward) bagi yang berkinerja baik dan sanksi (punishment) bagi yang tidak memenuhi standar.

"Setiap enam bulan kita lakukan evaluasi kinerja kita, tentu ada reward dan punishment, jadi yang tidak bisa bekerja dengan baik ya siap-siap untuk dirotasi," tegasnya.

Pada awal kepemimpinannya, Indah Amperawati memfokuskan perhatian pada perbaikan sektor pelayanan kesehatan. Beberapa inisiatif telah dijalankan, termasuk:

  • Pelayanan Kesehatan Gratis: Masyarakat Lumajang dapat mengakses layanan pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh puskesmas.
  • Persalinan Gratis: Biaya persalinan di puskesmas, RSUD dr. Haryoto, dan RSUD Pasirian digratiskan dengan syarat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa.
  • Bantuan untuk Anak Yatim: Sebanyak 677 anak yatim yang tersebar di 74 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menerima bantuan makan sebesar Rp 450.000 per bulan.

Selain sektor kesehatan, Pemkab Lumajang juga berupaya memvalidasi data penerima bantuan sosial (bansos). Tujuannya adalah memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak diterima oleh masyarakat yang mampu.

"Pendataan sekarang jadi fokus, jangan ada orang kaya nerima bansos," ujarnya.

Dengan berbagai program dan fokus pada pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Evaluasi berkala dan penegakan disiplin diharapkan dapat mendorong kinerja aparatur sipil negara (ASN) agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.