Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan gratis dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik di sekolah negeri maupun swasta, telah disambut gembira oleh masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Marsel Tan, seorang petani setempat, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas putusan tersebut. Ia menuturkan bahwa selama ini, biaya pendidikan, terutama yang terkait dengan sumbangan pembangunan dan dana komite sekolah, menjadi beban berat bagi para orang tua.

"Dengan dalih gaji dari dana BOS sangat kecil, makanya orangtua harus berkontribusi. Padahal sebenarnya itu jadi beban bagi orangtua," ujar Marsel, menyoroti kontradiksi antara adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan masih adanya pungutan kepada orang tua.

Marsel juga mempertanyakan perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh berbagai sekolah, di mana sebagian sekolah tidak memungut biaya apapun dari siswa. Ia berharap, dengan adanya putusan MK, seluruh sekolah dasar dapat menerapkan sistem pendidikan gratis.

"Sesungguhnya ini yang dinantikan orangtua khusus kami masyarakat kurang mampu. Kami masyarakat kecil butuh sekolah gratis, bukan makanan gratis," tegasnya, menekankan pentingnya akses pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat kecil.

Ia juga berharap agar Presiden terpilih, Prabowo Subianto, segera menginstruksikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengimplementasikan putusan MK tersebut.

Senada dengan Marsel, Frans Kas, warga lainnya, mengaku terkejut sekaligus senang saat membaca berita tentang putusan MK tersebut. Ia berharap agar kebijakan ini dapat diterapkan mulai tahun ajaran baru 2025.

Frans meyakini bahwa putusan MK untuk menggratiskan pendidikan SD dan SMP merupakan langkah yang tepat untuk menekan angka putus sekolah. Ia mengungkapkan bahwa banyak anak-anak di daerah pedalaman terpaksa putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang komite dan sumbangan pembangunan lainnya.

"Ada yang putus SD, ada juga yang putus SMP. Semoga keputusan MK ini bisa berlaku tahun ini," pungkas Frans, mengungkapkan harapannya agar putusan MK segera diimplementasikan.

Masyarakat Manggarai Barat menaruh harapan besar pada putusan MK ini, dengan keyakinan bahwa pendidikan gratis akan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak mereka untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Beberapa poin penting yang disoroti warga:

• Beban Biaya Pendidikan: Sumbangan pembangunan dan dana komite sekolah menjadi beban berat bagi orang tua.
• Kontradiksi BOS: Dana BOS seharusnya meringankan beban orang tua, namun masih ada pungutan.
• Perbedaan Kebijakan Sekolah: Ada perbedaan kebijakan antara sekolah terkait pungutan biaya.
• Harapan Implementasi: Putusan MK diharapkan segera diimplementasikan.
• Pengurangan Angka Putus Sekolah: Pendidikan gratis diharapkan dapat menekan angka putus sekolah, terutama di daerah pedalaman.