Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi tenda jemaah haji Indonesia di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Timwas menemukan indikasi overcapacity yang signifikan, serta fasilitas yang belum memenuhi standar ideal bagi kenyamanan dan kesehatan jemaah. Temuan ini menjadi sorotan utama setelah inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, di area Arafah dan Mina, Minggu (1/6/2025).

Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi yang ditemukan. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dengan pihak penyelenggara haji untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang. Menurutnya, kepadatan jemaah di dalam tenda mencapai titik yang tidak manusiawi, di mana setiap tenda yang seharusnya menampung maksimal 200 orang, justru diisi oleh sekitar 300 jemaah. Kondisi ini menyebabkan minimnya ruang gerak dan jarak antar tempat tidur, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kenyamanan jemaah.

Guna mengatasi masalah ini, Cucun mendesak pemerintah untuk segera menyediakan tenda cadangan yang dapat digunakan saat puncak ibadah haji. Langkah ini dianggap krusial untuk mengantisipasi potensi penumpukan jemaah yang lebih parah. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kebersihan toilet, memastikan distribusi konsumsi yang merata, dan memeriksa kesiapan pendingin ruangan agar berfungsi optimal. Cucun menegaskan bahwa pelayanan terbaik bagi jemaah, terutama saat puncak ibadah yang rentan terhadap kelelahan fisik, harus menjadi prioritas utama.

Adapun beberapa poin yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR RI adalah:

• Kapasitas Tenda: Tenda diisi melebihi kapasitas ideal, menyebabkan kepadatan dan minimnya ruang gerak.
• Fasilitas Sanitasi: Kebersihan toilet perlu ditingkatkan untuk menjaga kesehatan jemaah.
• Distribusi Konsumsi: Distribusi makanan dan minuman harus merata dan tepat waktu.
• Pendingin Ruangan: Kinerja pendingin ruangan harus dipastikan optimal untuk kenyamanan jemaah.

Dengan temuan ini, DPR berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret dan cepat untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.