Tim Pengawas Haji dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu dapur katering yang melayani jemaah haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Sidak ini bertujuan memastikan bahwa penurunan biaya perjalanan haji, khususnya pada komponen katering, tidak berdampak negatif pada kualitas makanan yang disajikan kepada jemaah.

Inspeksi dilakukan di dapur United Partners Catering, yang menyediakan makanan bagi sebagian dari total 221.000 jemaah haji Indonesia tahun ini. Anggota Timwas Haji DPR, Ansory Siregar, menyatakan kepuasannya setelah meninjau langsung proses persiapan dan mencicipi hidangan yang akan disajikan kepada jemaah. Menurutnya, makanan yang disiapkan memiliki cita rasa yang baik dan memenuhi standar yang diharapkan.

"Rasanya enak, otentik Indonesia masih terasa. Kami nilai tinggi. Nasinya segar, lauknya baik, bahkan seperti makanan hotel," ungkap Ansory usai sidak.

Lebih lanjut, Ansory menekankan pentingnya aspek kebersihan dan pengemasan makanan. Timwas Haji tidak hanya fokus pada rasa, tetapi juga pada gizi, kebersihan, dan kemasan makanan. Hasil inspeksi menunjukkan bahwa semua indikator tersebut telah dipenuhi dengan baik oleh pihak katering.

"Kami menilai dari sisi gizi, kemasan, hingga kebersihannya. Alhamdulillah, semua indikator itu terpenuhi dengan baik," imbuhnya.

Timwas Haji DPR RI menyoroti keberhasilan menekan biaya katering tanpa mengurangi kualitas makanan. Meskipun harga per porsi makanan turun sekitar Rp 4.000 hingga Rp 5.000 dibandingkan tahun lalu, menjadi sekitar Rp 15.000 per porsi, mutu makanan tetap terjaga. Penurunan biaya ini bertujuan untuk meringankan beban jemaah haji, namun tetap memperhatikan standar kualitas yang telah ditetapkan.

"Penurunan biaya ini tidak diikuti dengan penurunan kualitas makanan. Ini penting untuk menjawab kekhawatiran para jemaah," tegas Ansory.

Untuk memastikan konsistensi kualitas, Timwas berencana melakukan pengecekan langsung ke hotel-hotel tempat jemaah menginap. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa makanan yang diterima jemaah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sama dengan makanan yang dicicipi saat sidak.

"Kami ingin memastikan makanan yang dikirimkan ke jemaah benar-benar sama dengan yang kami cicipi. Jika ada perbedaan, itu pertanda ada yang harus dibenahi," jelasnya.

Pemerintah Indonesia, melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), telah berupaya maksimal dalam menjaga kualitas konsumsi jemaah. Lebih dari dua juta porsi makanan disiapkan oleh anak usaha BPKH, dengan menggunakan ratusan ton bumbu khas Nusantara untuk mempertahankan cita rasa Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga turut berperan dalam memantau kehalalan dan keamanan pangan.

Dengan berbagai upaya tersebut, Timwas DPR RI menilai bahwa layanan katering haji tahun ini berjalan dengan baik dan memenuhi standar pelayanan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan pihak terkait dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia, termasuk dalam hal konsumsi.

Upaya efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam hal katering, menjadi fokus perhatian. Penurunan biaya tidak boleh mengorbankan kualitas makanan yang disajikan. Oleh karena itu, pengawasan ketat dari Timwas DPR RI menjadi penting untuk memastikan bahwa jemaah haji mendapatkan makanan yang layak, bergizi, dan sesuai dengan standar kesehatan.