Rencana pembukaan rute kapal cepat yang menghubungkan Banyuwangi dan Denpasar, Bali, memicu perdebatan setelah Wali Kota Denpasar menyatakan belum ada keterlibatan resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar dalam proyek tersebut. Meskipun rute ini digadang-gadang akan segera beroperasi, klaim tersebut menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi antara pemerintah daerah terkait.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mendalam maupun penandatanganan perjanjian kerja sama formal antara Pemkot Denpasar dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek kapal cepat ini. Padahal, pelabuhan tujuan kapal cepat tersebut berada di wilayah administratif Denpasar.

"Saat kami ke Surabaya untuk menghadiri APEKSI, Ibu Gubernur dan Wakilnya memang sempat menyampaikan bahwa akan ada pengoperasian kapal cepat ini, tapi sampai sekarang belum ada penandatanganan kerja sama karena bagaimanapun juga pelabuhannya berada di wilayah kami, di Denpasar,” ujar Jaya Negara.

Jaya Negara menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu informasi resmi dan komunikasi langsung dari operator kapal maupun instansi terkait lainnya. Ketidakjelasan ini mencakup detail krusial seperti lokasi pelabuhan yang akan digunakan untuk operasional kapal cepat.

Sebelumnya, telah beredar kabar mengenai pembukaan rute kapal cepat yang akan melayani jalur Pelabuhan Marina Boom Banyuwangi menuju Pulau Serangan, Denpasar. Kapal dengan kapasitas 300 penumpang ini direncanakan mulai beroperasi pada Juni 2025.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, sebelumnya telah meninjau kesiapan Pelabuhan Pengumpan Regional (PPR) Marina Boom Banyuwangi. Khofifah menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan meminta agar desain pelabuhan mencerminkan identitas khas Banyuwangi, terutama di area ruang tunggu penumpang.

Bupati Ipuk Fiestiandani juga menyatakan bahwa jalur laut ini diharapkan dapat memperkuat posisi Banyuwangi sebagai pusat logistik dan transportasi di Jawa Timur, serta memberikan pilihan akses yang lebih beragam bagi wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Klaim Wali Kota Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar belum secara resmi dilibatkan dalam proyek kapal cepat Banyuwangi-Denpasar.
• Kurangnya Komunikasi: Belum ada informasi resmi atau komunikasi langsung dari operator kapal atau instansi terkait kepada Pemkot Denpasar.
• Penundaan Kerja Sama: Penandatanganan kerja sama antara Pemkot Denpasar dan pihak terkait masih belum terlaksana.
• Peninjauan Pelabuhan: Gubernur Jawa Timur dan Bupati Banyuwangi telah meninjau kesiapan Pelabuhan Marina Boom Banyuwangi.
• Manfaat Jalur Laut: Jalur laut diharapkan dapat memperkuat posisi Banyuwangi sebagai pusat logistik dan transportasi, serta memberikan pilihan akses yang lebih beragam bagi wisatawan.

Situasi ini menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dalam proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan lintas wilayah administratif. Kejelasan informasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait menjadi kunci untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek kapal cepat Banyuwangi-Denpasar.