Pemerintah Indonesia secara resmi memulai sosialisasi program Zero Over Dimension and Over Loading (Zero ODOL) pada 1 Juni 2025. Langkah ini menandai dimulainya fase penting dalam upaya mewujudkan Indonesia bebas dari kendaraan yang melanggar dimensi dan muatan.

Sosialisasi yang dijadwalkan berlangsung selama 30 hari ini, akan berfokus pada pembaruan data intelijen lalu lintas. Irjen Pol Agus Suryonugroho, Kakorlantas Polri, menekankan pentingnya identifikasi kendaraan yang terindikasi melanggar ketentuan dimensi di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi krusial sebelum penindakan dapat dilakukan secara efektif.

Selain pengumpulan data, sosialisasi juga akan menekankan pendekatan persuasif melalui peningkatan kesadaran publik. Pemerintah akan menyampaikan informasi, imbauan, dan edukasi langsung kepada pengemudi dan pemilik kendaraan. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman bersama tentang bahaya dan dampak negatif dari kendaraan ODOL.

Irjen Pol Agus Suryonugroho mengimbau para pemilik kendaraan yang dimensinya melebihi ketentuan untuk segera melakukan normalisasi. Sebagai alternatif, ia menyarankan untuk sementara waktu tidak mengoperasikan kendaraan tersebut demi mendukung keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

"Tahap sosialisasi ini adalah momentum penting untuk membangun pemahaman bersama dan mengajak partisipasi aktif masyarakat, khususnya pelaku usaha transportasi, dalam mendukung sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan," jelasnya.

Program Indonesia Zero ODOL bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga merupakan gerakan bersama untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas nasional. Diharapkan, melalui sosialisasi yang intensif dan pendekatan yang komprehensif, program ini dapat mencapai tujuannya dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyoroti pentingnya mitigasi truk ODOL setelah terjadinya kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2 Jalan Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat, pada bulan Februari lalu. Beliau menekankan bahwa permasalahan ODOL adalah isu kompleks yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan institusi terkait lainnya, termasuk di bidang ekonomi.