Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah proaktif untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), terlaksana dengan transparan dan akuntabel. Upaya ini diwujudkan melalui perubahan fundamental dalam mekanisme pengelolaan anggaran, meninggalkan sistem reimburse yang dinilai rentan terhadap penyimpangan.

Perubahan signifikan ini mulai diimplementasikan sejak Mei 2025, dengan fokus utama pada pemanfaatan virtual account. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap potensi praktik penyalahgunaan wewenang oleh mitra pelaksana program MBG. Kekhawatiran muncul akibat sistem sebelumnya yang memungkinkan mitra menggunakan dana pribadi terlebih dahulu, sebelum kemudian diganti oleh pemerintah.

Menurut keterangan resmi dari BGN, sistem reimburse membuka celah bagi mitra untuk menentukan harga secara sepihak, bahkan mengarahkan pembelian sesuai kepentingan pribadi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik mark-up harga, yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat.

Sistem virtual account yang baru diterapkan dirancang untuk meminimalisir risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Melalui sistem ini, setiap Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) hanya dapat menjalankan kegiatan setelah virtual account mereka aktif dan menerima uang muka dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk operasional sepuluh hari ke depan. Dengan demikian, anggaran yang digunakan adalah langsung dari BGN, bukan lagi dana talangan dari mitra.

Beberapa poin penting dalam implementasi sistem virtual account ini meliputi:

• Pengelolaan Anggaran Terdesentralisasi: Anggaran dikelola oleh unit pelayanan terkecil, memastikan akuntabilitas di tingkat operasional.
• Transaksi Tercatat: Seluruh transaksi tercatat secara rinci dalam virtual account, memungkinkan pengawasan yang komprehensif.
• Pengendalian Ganda: Setiap virtual account dikontrol oleh dua orang, meningkatkan keamanan dan mencegah penyalahgunaan.
• Referensi Harga Pasar: Setiap pembelian harus disertai referensi harga pasar, mencegah praktik mark-up harga.

Dengan sistem ini, BGN berharap dapat mendeteksi secara dini potensi penyimpangan anggaran. Praktik mark-up harga atau pemotongan anggaran oleh oknum tidak bertanggung jawab akan lebih mudah teridentifikasi. Selain itu, sistem virtual account juga menutup peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk meminta bagian dari anggaran program MBG.

Fokus utama dalam pengelolaan anggaran adalah pada biaya bahan baku dan operasional, yang mengikuti harga pasar (add cost). Sementara itu, komponen biaya yang bersifat tetap hanyalah insentif bagi para pelaksana program. Dengan mekanisme ini, BGN meyakini bahwa peluang untuk melakukan penyimpangan anggaran akan sangat kecil, sehingga program MBG dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.