Kesenjangan akses listrik di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Data terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa hingga saat ini, terdapat sekitar 780 ribu rumah tangga yang belum terhubung dengan jaringan listrik.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ini dalam sebuah acara diseminasi RUKN dan RUPTL 2025-2034 di Jakarta. "Setelah 80 tahun merdeka, masih ada 780 ribu saudara kita yang belum menikmati listrik. Ini adalah isu krusial yang harus segera ditangani," ujarnya.

Pemerintah telah menyusun rencana strategis untuk mengatasi permasalahan ini, dengan fokus utama pada penyediaan listrik bagi rumah tangga yang belum teraliri. Namun, upaya ini membutuhkan investasi yang signifikan. Estimasi anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan program tersebut mencapai sekitar Rp 50 triliun.

Selain itu, terungkap pula bahwa terdapat sekitar 5.700 desa di seluruh Indonesia yang belum mendapatkan layanan listrik dari PT PLN (Persero). Desa-desa ini umumnya terletak di wilayah-wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T), yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya perluasan jangkauan listrik.

Jisman menekankan pentingnya peran PLN dalam melayani desa-desa terpencil secara berkelanjutan. Selama ini, banyak inisiatif mandiri yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyediakan listrik di daerah-daerah tersebut. Akan tetapi, seringkali program-program ini bersifat sementara dan tidak memberikan solusi jangka panjang.

"Kita mendorong agar desa-desa tersebut dilayani oleh PLN sehingga lebih berkelanjutan. Masyarakat juga harus mendapatkan subsidi listrik jika memenuhi syarat. Jika tidak ada listrik, maka tidak ada subsidi yang bisa diberikan," jelas Jisman.

Dirjen Ketenagalistrikan juga menyoroti perlunya keberlanjutan program elektrifikasi. Ia mengkritik situasi di mana setelah peresmian penyediaan listrik, kondisi kembali seperti semula, yaitu gelap gulita. Ia berharap, program yang dicanangkan pemerintah dapat membawa perubahan yang berkelanjutan, sesuai dengan semangat perjuangan R.A. Kartini, yaitu "Habis Gelap Terbitlah Terang".