Pemerintah terus berupaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk mencegah praktik mark up harga bahan pangan dan penyalahgunaan anggaran dalam program tersebut. Langkah-langkah strategis telah diambil untuk memperkuat pengawasan dan meminimalisir celah korupsi.

Salah satu perubahan signifikan adalah penghentian sistem reimburse dalam pembiayaan program MBG sejak Mei 2025. Sebelumnya, mitra program menggunakan dana sendiri terlebih dahulu, yang kemudian diganti oleh pemerintah dalam waktu 10-15 hari. Sistem ini dinilai rentan terhadap praktik penentuan harga sepihak oleh mitra dan potensi terjadinya mark up. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran kini dilakukan secara langsung oleh unit pelayanan terkecil melalui mekanisme virtual account. Setiap Satuan Pelayanan Pemberian Gizi (SPPG) baru dapat menjalankan kegiatan setelah virtual account tersedia dan uang muka untuk 10 hari kegiatan telah ditransfer langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke virtual account tersebut.

"Kita putuskan sekarang itu 1 SPPG boleh jalan kalau 1 virtual account-nya sudah ada. Yang kedua, uang muka untuk 10 hari sudah dikirim oleh badan KPPN ke dalam virtual account. Jadi, mereka running dengan menggunakan uang BGN," jelas Dadan. Mekanisme ini memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipantau secara ketat sejak awal.

Selain itu, setiap transaksi belanja bahan pangan harus disertai dengan referensi harga pasar. Hal ini memungkinkan BGN untuk mendeteksi potensi mark up harga atau pemotongan anggaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dadan juga menegaskan bahwa sistem baru ini menutup peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk meminta 'jatah' dari anggaran yang dikelola.

"Jadi, saya kira beberapa cerita dari lapangan, adanya pemotongan anggaran, kemudian me-mark up harga, itu akan sangat mudah kita deteksi. Karena dengan virtual account, semua pembelian bisa kita pantau dari pusat," katanya.

Dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel ini, BGN berharap dapat meminimalisir potensi penyimpangan anggaran dan memastikan bahwa program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk menjaga integritas program dan mencegah terjadinya praktik korupsi.