Pemerintah terus berupaya mengatasi masalah backlog kepemilikan rumah di Indonesia, salah satunya melalui program rumah subsidi. Program ini ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memberikan kemudahan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Untuk tahun 2025, program rumah subsidi tetap menjadi fokus utama dengan beberapa penyesuaian dan peningkatan.

Rumah subsidi dirancang khusus untuk MBR dengan batasan penghasilan tertentu. Saat ini, batasan penghasilan maksimal adalah Rp 14 juta untuk keluarga dan Rp 12 juta untuk individu. Harga rumah subsidi juga diatur agar sesuai dengan kemampuan finansial MBR, umumnya di bawah Rp 300 juta dan jauh lebih rendah dibandingkan rumah komersial.

Skema Pembiayaan yang Terjangkau

Salah satu daya tarik utama rumah subsidi adalah skema pembiayaannya yang mudah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program FLPP menawarkan suku bunga tetap (flat) sekitar 5% selama masa cicilan, memberikan kepastian dan stabilitas bagi debitur.

Luas dan Spesifikasi Rumah Subsidi

Luas bangunan dan tanah rumah subsidi diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri PUPR. Batas maksimal luas bangunan adalah 36 meter persegi, dengan minimal 21 meter persegi. Sementara luas tanah maksimal adalah 200 meter persegi dan minimal 60 meter persegi. Untuk wilayah Jabodetabek, dengan keterbatasan lahan, ukuran rumah yang disediakan adalah 21 meter persegi dengan luas tanah 60 meter persegi.

Secara umum, rumah subsidi memiliki:

• 2 kamar tidur
• 1 kamar mandi
• Ruang tamu/keluarga
• Dapur

Beberapa tipe rumah subsidi memiliki dapur dengan atap terbuka di bagian belakang, yang juga berfungsi sebagai area jemur pakaian. Halaman depan cukup luas untuk parkir motor atau mobil. Meskipun ukurannya terbatas, desain rumah subsidi mengoptimalkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami, sehingga terasa sejuk dan nyaman.

Standar Prasarana dan Sarana

Pemerintah memastikan bahwa setiap perumahan subsidi dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR. Fasilitas tersebut meliputi:

• Jaringan air bersih perpipaan
• Jaringan listrik
• Jalan lingkungan
• Saluran drainase
• Saluran air limbah
• Tempat pembuangan sampah sementara

Harga Rumah Subsidi Berdasarkan Wilayah

Harga maksimal rumah subsidi bervariasi tergantung wilayah:

• Jawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp 166 juta
• Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu): Rp 182 juta
• Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp 173 juta
• Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu: Rp 185 juta
• Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan: Rp 240 juta

Pastikan rumah subsidi yang akan dibeli sudah dalam kondisi siap huni dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan program rumah subsidi, pemerintah berharap semakin banyak MBR dapat memiliki hunian yang layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka.