Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, menyatakan bahwa dirinya belum menerima informasi terkait rencana perombakan kabinet yang digulirkan dalam beberapa waktu terakhir. Pernyataan ini disampaikan di tengah ramainya spekulasi mengenai kemungkinan adanya reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi pertanyaan wartawan usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025), Muzani secara spesifik menepis rumor yang beredar mengenai potensi pencopotan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Isu ini mencuat setelah beberapa pernyataan Menkes di hadapan publik menuai berbagai tanggapan.

"Saya tidak mendengar. Saya tidak mendengar (soal pencopotan Pak Budi)," tegas Muzani.

Muzani menekankan bahwa keputusan untuk melakukan perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden. Hal ini merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh kepala negara. Jika Presiden Prabowo merasa bahwa reshuffle diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, maka hal tersebut akan dilakukan. Namun, hingga saat ini, Muzani mengaku belum mendapatkan indikasi apapun mengenai rencana tersebut.

"Apakah Presiden menganggap perlu, kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu," ulangnya.

Lebih lanjut, Muzani menjelaskan mengenai amanat yang disampaikan Presiden Prabowo dalam upacara Hari Lahir Pancasila. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya bagi para pejabat publik untuk mengundurkan diri jika merasa tidak mampu mengemban amanah yang diberikan. Menurut Muzani, pesan ini berlaku secara universal dan tidak hanya ditujukan kepada para menteri di kabinet.

"Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik. Seperti itu," jelas Muzani. Ia menambahkan bahwa peringatan tersebut juga ditujukan kepada lembaga perwakilan rakyat serta seluruh elemen yang memegang jabatan publik. Dengan demikian, pesan yang disampaikan Presiden Prabowo adalah seruan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas seluruh penyelenggara negara.