Artis Nikita Mirzani, bersama asistennya yang berinisial IM, akan segera menghadapi persidangan terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan bahwa berkas perkara kasus ini telah lengkap atau P21.

Kepastian ini diumumkan oleh Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, yang mengungkapkan bahwa berkas perkara tersebut telah diserahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari Rabu, 28 Mei 2025. Dengan dinyatakannya berkas lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), proses hukum akan berlanjut ke tahap persidangan. Meski demikian, tanggal sidang perdana belum ditetapkan dan masih dalam tahap penyusunan.

Sebelumnya, berkas perkara ini sempat dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk dilengkapi. Polda Metro Jaya kemudian mengirimkan kembali berkas tersebut pada tanggal 5 Mei 2025. Setelah melalui proses penelitian oleh JPU, akhirnya berkas perkara dinyatakan lengkap.

Kasus ini bermula dari laporan yang melibatkan dugaan pemerasan dan pengancaman yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani dan asistennya. Pihak kepolisian telah melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Proses hukum yang berjalan menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Dengan dinyatakannya berkas lengkap, publik menantikan perkembangan selanjutnya, termasuk jadwal persidangan perdana dan fakta-fakta yang akan terungkap di pengadilan.

Berikut adalah poin-poin penting dalam perkembangan kasus ini:

• Berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
• Nikita Mirzani dan asistennya, IM, akan segera disidang.
• Tanggal sidang perdana masih dalam tahap penyusunan.
• Berkas perkara sempat dikembalikan ke penyidik Polda Metro Jaya untuk dilengkapi.
• Kasus ini terkait dengan dugaan pemerasan dan pengancaman.

Perkembangan kasus ini terus menjadi perhatian publik, terutama terkait dengan status Nikita Mirzani sebagai figur publik. Persidangan yang akan datang diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.