Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) baru-baru ini melayangkan kritik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran. Dalam audiensi yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur, Palangka Raya, perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di Kalteng menyampaikan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian utama mereka.

Fokus utama kritik mahasiswa tertuju pada tiga aspek utama: nasib masyarakat adat dan hak-haknya, pemerataan pendidikan, dan kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan. Koordinator BEM SI Wilayah Kalteng, David Benedictus Situmorang, menyoroti bahwa persoalan masyarakat adat, terutama terkait dengan ruang hidup dan hutan adat, menjadi prioritas utama. Mahasiswa menilai bahwa masyarakat adat seringkali menjadi korban dalam konflik agraria yang melibatkan korporasi.

Sorotan Utama Mahasiswa:

• Masyarakat Adat dan Konflik Agraria: Mahasiswa menyoroti bahwa masyarakat adat seringkali terseret dalam konflik agraria akibat penyerobotan lahan oleh perusahaan. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan keberlanjutan ruang hidup mereka.
• Infrastruktur Jalan yang Buruk: Kondisi jalan penghubung antardaerah, khususnya antarkabupaten/kota, menjadi keluhan utama masyarakat. Mahasiswa mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah.
• Pemerataan Pendidikan: Mahasiswa juga menyoroti minimnya pemerataan pendidikan di Kalteng. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil.

Selain tiga isu utama tersebut, mahasiswa juga menyampaikan keprihatinan terkait isu ekonomi, sumber daya alam (SDA), dan konflik agraria secara umum. Mereka berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng.

Dalam audiensi tersebut, aliansi BEM SI dari seluruh kampus di berbagai kabupaten/kota se-Kalteng menyampaikan banyak persoalan yang dialami oleh daerah masing-masing. Perwakilan BEM menyampaikan isu-isu daerahnya, mulai dari konflik agraria sampai lingkungan hidup.

Menurut David, persoalan konflik agraria di Kalteng kerap menyeret masyarakat adat yang seharusnya diberikan hak untuk menjaga ruang hidup mereka. Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan umumnya terjadi akibat adanya penyerobotan lahan oleh korporasi atas ruang-ruang hidup mereka.

Tak hanya itu, persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan lantaran akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan permasalahan kerusakan jalan penghubung antardaerah, khususnya antarkabupaten/kota.