Polemik perpanjangan usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) terus bergulir. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru akan mengganggu sistem meritokrasi yang selama ini diupayakan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul di lingkungan pemerintahan. Irawan menilai, perpanjangan masa kerja ASN, khususnya untuk jabatan-jabatan tertentu, berpotensi menghambat regenerasi dan mengurangi produktivitas.

Irawan menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkontribusi dalam birokrasi. Ia khawatir, jika usia pensiun ASN diperpanjang tanpa mekanisme yang jelas, akan timbul stagnasi. “Semakin lama orang menduduki jabatan tersebut, potensi moral hazard juga semakin besar,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa peremajaan SDM aparatur negara adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif.

Kritik ini muncul di tengah usulan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrullah, mengenai penambahan usia pensiun untuk jabatan fungsional utama hingga 70 tahun. Usulan ini tidak berlaku untuk seluruh ASN, melainkan menyasar jabatan-jabatan tertentu yang dinilai membutuhkan pengalaman dan keahlian yang matang. Zudan juga mengusulkan peningkatan usia pensiun untuk ASN pelaksana menjadi 59 tahun, jabatan struktural pimpinan tinggi utama menjadi 65 tahun, dan jabatan pimpinan tinggi madya menjadi 63 tahun.

Zudan berargumen bahwa perpanjangan usia pensiun bertujuan untuk memaksimalkan potensi ASN yang telah banyak berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan. Ia berharap, ASN senior dapat memberikan mentoring dan transfer pengetahuan kepada ASN muda. Investasi yang telah diberikan negara kepada ASN, seperti pelatihan dan pendidikan, dinilai membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, Korpri ingin agar keahlian para ASN dapat dimanfaatkan secara maksimal melalui perpanjangan masa kerja.

Namun, Irawan menilai bahwa perpanjangan usia pensiun ASN dapat menghambat regenerasi dan mengurangi produktivitas. Ia khawatir bahwa hal ini dapat berdampak negatif terhadap pelayanan publik. Selain itu, Irawan juga menyoroti potensi moral hazard yang dapat timbul jika seseorang terlalu lama menduduki suatu jabatan.

• Potensi Dampak Perpanjangan Usia Pensiun ASN
  • Menghambat regenerasi pegawai
  • Mengurangi produktivitas
  • Meningkatkan potensi moral hazard
  • Menimbulkan stagnasi birokrasi

Perdebatan mengenai perpanjangan usia pensiun ASN ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur negara. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk mempertahankan pengalaman dan keahlian ASN senior. Namun, di sisi lain, penting juga untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkontribusi dan mengembangkan karir di lingkungan pemerintahan. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan ini.