Anggota MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang lebih awal terkait tidak diterbitkannya visa haji furoda oleh Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya, keterlambatan informasi ini berpotensi menimbulkan kekecewaan dan kerugian finansial bagi calon jemaah haji serta pihak penyelenggara perjalanan.

HNW menekankan bahwa transparansi informasi mengenai kebijakan visa haji furoda sangat krusial. Jika pemerintah Arab Saudi telah membuat keputusan terkait visa tersebut, pihak-pihak terkait di Indonesia seharusnya segera mengkomunikasikannya kepada calon jemaah. Hal ini akan menghindari ekspektasi yang tidak realistis dan potensi kerugian yang lebih besar.

Politikus PKS itu juga menyoroti informasi yang diterimanya bahwa sekitar 2.000 calon jemaah haji telah mendaftar melalui jalur furoda. Ia menyayangkan adanya indikasi bahwa beberapa biro perjalanan haji masih memberikan harapan palsu kepada calon jemaah, seolah-olah visa furoda masih mungkin diperoleh. Praktik seperti ini dinilai merugikan dan tidak etis.

"Mestinya tidak ada travel yang mengiming-imingi jemaah bahwa masih akan keluar visa furoda, sehingga banyak jemaah yang dalam tanda kutip dikecewakan," ujarnya.

HNW berharap, pengalaman ini menjadi pelajaran berharga agar di masa mendatang, pengumuman terkait haji furoda dapat disampaikan lebih awal dan secara transparan. Hal ini akan meminimalisir potensi kerugian finansial, kesalahpahaman, dan kekecewaan di kalangan calon jemaah haji.

Menurutnya, persiapan ibadah haji melibatkan berbagai aspek, termasuk pemesanan akomodasi, tiket penerbangan, dan persiapan pribadi lainnya. Keterlambatan informasi mengenai visa furoda dapat mengacaukan rencana yang telah disusun, sehingga penyampaian informasi yang tepat waktu sangatlah penting.

Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda untuk tahun ini. Konfirmasi ini didasarkan pada informasi yang diperoleh langsung dari otoritas terkait di Arab Saudi.

Haji furoda merupakan jalur haji non-kuota, di mana calon jemaah haji dapat berangkat tanpa harus menunggu antrean yang panjang. Namun, keberangkatan melalui jalur ini sangat bergantung pada ketersediaan visa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan visa haji furoda sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Arab Saudi. Pihaknya terus berupaya menjalin komunikasi dengan otoritas Arab Saudi agar visa haji furoda dapat diterbitkan.

Berikut poin-poin penting terkait haji furoda:

• Visa Haji Furoda: Dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi, bukan Pemerintah Indonesia.
• Jalur Non-Kuota: Tidak terikat pada kuota haji yang ditetapkan.
• Risiko Ketidakpastian: Keberangkatan sangat bergantung pada ketersediaan visa.
• Pentingnya Informasi: Calon jemaah haji perlu mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu.

Antisipasi yang Lebih Baik:

Penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, asosiasi penyelenggara haji, dan biro perjalanan, untuk bekerja sama dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada calon jemaah haji. Dengan demikian, diharapkan calon jemaah haji dapat membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari potensi kerugian.