Kebijakan jam malam yang diterapkan untuk pelajar di Jawa Barat menuai beragam respons di kalangan masyarakat, khususnya para orang tua. Sementara sebagian mendukung upaya ini sebagai langkah positif untuk melindungi generasi muda dari pengaruh buruk lingkungan malam, muncul pula suara yang menyoroti perlunya tanggung jawab yang lebih besar dari pihak orang tua.

Beberapa warga berpendapat bahwa keberadaan anak-anak di luar rumah pada malam hari, terutama saat bukan hari libur, mengindikasikan adanya kelalaian dalam pengawasan dan pembinaan dari orang tua. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar orang tua juga dikenakan sanksi jika terbukti anak-anak mereka melanggar aturan jam malam. Sanksi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya peran mereka dalam mendidik dan mengawasi anak-anak, serta mencegah mereka terlibat dalam kegiatan negatif di malam hari.

Salah seorang warga Garut, Asep Mulyana, menyatakan bahwa orang tua seharusnya ikut bertanggung jawab jika anak mereka kedapatan melanggar jam malam. Ia berpendapat bahwa kegagalan orang tua dalam menjaga anak-anaknya mengharuskan mereka untuk menerima konsekuensi yang setimpal.

Selain itu, beberapa pihak juga menekankan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh mengenai kebijakan jam malam ini. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pengurus RT/RW, agar mereka memahami aturan yang berlaku dan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan pengurus lingkungan dapat membantu mengawasi dan mengingatkan para pelajar untuk mematuhi jam malam.

Di sisi lain, seorang dosen dari Universitas Garut, Heri Hendrawan, mengkritik kebijakan ini sebagai tindakan yang tergesa-gesa dan kurang didasari kajian yang mendalam. Ia berpendapat bahwa kurangnya panduan pelaksanaan dan sanksi yang jelas dapat menimbulkan kebingungan di tingkat bawah dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah melakukan kajian yang komprehensif sebelum menerapkan kebijakan jam malam, sehingga kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dukungan terhadap kebijakan jam malam juga datang dari sebagian warga yang resah dengan aktivitas kelompok motor yang kerap melibatkan pelajar di malam hari. Mereka berharap bahwa kebijakan ini dapat memberikan dasar hukum bagi aparat untuk menindak para pelajar yang berkeliaran di malam hari.

Wawan Bento, seorang warga lainnya, menambahkan bahwa penindakan terhadap pelanggar jam malam harus melibatkan orang tua. Ia menyarankan agar aparat memanggil orang tua dan memberikan peringatan agar mereka lebih proaktif dalam mengawasi anak-anak mereka, terutama pada malam hari di hari sekolah. Ia menekankan bahwa pencegahan sebaiknya dimulai dari keluarga, dan kebijakan jam malam ini diharapkan dapat mendorong orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka.

Secara keseluruhan, kebijakan jam malam untuk pelajar di Jawa Barat masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Dukungan dan kritik terhadap kebijakan ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam upaya melindungi generasi muda dari pengaruh buruk lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.