Kendala Penerapan Sekolah Gratis di Kendal Mengemuka

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pendidikan dasar (SD dan SMP) di sekolah swasta harus gratis menuai respons dari berbagai pihak. Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait implementasi kebijakan tersebut.

Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu salinan resmi putusan MK. Menurutnya, implikasi dari putusan ini cukup besar, terutama terkait dengan pembiayaan operasional sekolah swasta, termasuk gaji guru. "Jika sekolah swasta digratiskan, lalu siapa yang akan menanggung gaji para guru?" ujarnya mempertanyakan.

Benny juga menyoroti keberadaan pondok pesantren yang memiliki lembaga pendidikan formal. Ia menekankan bahwa jika sekolah swasta disamakan dengan sekolah negeri dalam hal biaya, maka fasilitas yang diberikan juga harus setara. "Gaji guru, biaya perawatan sekolah, operasional listrik, dan kebutuhan lainnya harus ditanggung oleh pemerintah," tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Ferinando Rad Bonay, menyambut baik putusan MK tersebut. Namun, ia mengakui bahwa implementasinya akan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang selama ini menjadi andalan sekolah swasta untuk membayar gaji guru.

"Jika gaji guru sekolah swasta dibebankan kepada pemerintah daerah, kemungkinan besar akan sulit terealisasi. Idealnya, pemerintah pusat yang menanggung beban gaji tersebut," kata Feri. Ia menambahkan, perlu ada mekanisme yang jelas dan terukur agar putusan MK ini dapat dijalankan secara efektif dan tidak memberatkan pemerintah daerah.

Diskusi mengenai putusan MK ini terus bergulir di Kabupaten Kendal. Pemerintah daerah berharap agar pemerintah pusat segera memberikan panduan yang komprehensif agar implementasi kebijakan sekolah gratis dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.