Kemendagri dan Kemenimipas Jalin Kemitraan Strategis: Fokus pada Relokasi Lapas dan Penguatan Data Kependudukan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) sepakat untuk menjalin kerja sama strategis yang komprehensif. Kesepakatan ini terungkap dalam pertemuan antara Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (2/6/2025).

Fokus utama dari kemitraan ini adalah upaya bersama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas), data kependudukan, serta pengawasan perbatasan negara. Salah satu poin penting yang dibahas adalah rencana relokasi lapas yang berada di pusat kota ke wilayah yang lebih strategis di pinggiran atau luar kota. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi lapas yang semakin tidak memadai akibat pertumbuhan permukiman padat di sekitarnya. Dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) sangat diharapkan dalam proses relokasi ini.

Selain itu, kedua kementerian juga membahas potensi kerja sama dalam hal akses dan rekonsiliasi data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Integrasi data ini akan sangat penting dalam meningkatkan akurasi data paspor dan identitas warga negara, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem keimigrasian.

Penguatan infrastruktur keimigrasian juga menjadi agenda penting dalam pertemuan tersebut. Kemenimipas mengharapkan dukungan dari Pemda dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenimipas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian. Kemendagri berencana mengeluarkan surat edaran (SE) bersama Kemenimipas terkait kebutuhan gedung untuk Kanwil di daerah, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penguatan infrastruktur keimigrasian.

Untuk membahas lebih detail kebutuhan gedung Kanwil Imipas di daerah, Kemendagri dan Kemenimipas akan menyelenggarakan pertemuan virtual yang melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kepala Kanwil Imipas dari seluruh daerah.

Kerja sama antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri dengan pihak imigrasi dalam pengelolaan lintas batas negara juga menjadi perhatian utama. Kerja sama ini mencakup pengembangan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan.

Pertemuan ini merupakan langkah awal yang positif dalam memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai isu strategis di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan pengelolaan perbatasan. Diharapkan, kerja sama yang lebih erat dapat segera terwujud melalui tindak lanjut konkret dari masing-masing pihak.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan staf khusus Kemendagri. Dari pihak Kemenimipas hadir Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Sekjen Imipas Asep Kurnia, serta pejabat terkait lainnya.

Rangkuman Poin-Poin Penting:

• Relokasi Lapas dari pusat kota ke pinggiran.
• Kerja sama akses dan rekonsiliasi data kependudukan.
• Penyediaan lahan oleh Pemda untuk pembangunan Kanwil Kemenimipas.
• Pengembangan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Daftar Kata Kunci Penting:

• Kemendagri
• Kemenimipas
• Kerja Sama Strategis
• Relokasi Lapas
• Data Kependudukan
• Kantor Wilayah (Kanwil)
• Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
• Pengelolaan Perbatasan
• Keimigrasian
• Pemasyarakatan