Revitalisasi Kantin Sekolah DKI Jakarta: Usulan Dapur MBG Standar Hotel untuk Optimalkan Program Gizi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menjalankan program revitalisasi kantin sekolah. Namun, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan perubahan signifikan dalam pendekatan program tersebut. Alih-alih sekadar merenovasi kantin yang ada, mereka mendorong pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) dengan standar hotel di setiap sekolah. Langkah ini, menurut Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jakarta, Yudha Permana, dinilai lebih efektif dalam mengontrol kualitas dan gizi makanan yang disajikan kepada siswa. Pernyataan ini disampaikan Yudha pada Senin, 10 Maret 2025.

"Merevitalisasi kantin saja tidak cukup untuk menjamin kualitas gizi makanan," ujar Yudha. "Dengan membangun dapur MBG standar hotel, kita dapat memastikan makanan yang disajikan terkontrol dan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan siswa. Hal ini akan jauh lebih efektif daripada hanya memperbaiki kantin yang mungkin tetap memiliki kendala dalam hal pengawasan kualitas makanan." Model dapur di sekolah, lanjut Yudha, telah terbukti sukses di berbagai negara maju seperti Jepang. Sistem ini juga menawarkan peluang pemberdayaan bagi pedagang kantin sebelumnya, yang dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja di dapur MBG yang baru.

Usulan ini muncul sebagai respon atas perubahan program Sarapan Gratis yang awalnya digagas oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno. Program yang diluncurkan pada masa kampanye Oktober 2024 itu terpaksa diubah menjadi revitalisasi kantin sekolah karena mendapat koreksi dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Pramono pada Sabtu, 8 Maret 2025, setelah pertemuan dengan tim suksesnya. Pramono menjelaskan bahwa pemerintah pusat, melalui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meminta agar program tersebut diintegrasikan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah, menurut arahan tersebut, tidak diperbolehkan menjalankan program yang serupa.

Dengan demikian, revitalisasi kantin sekolah menjadi alternatif yang dipilih. Namun, Fraksi Gerindra melihat potensi kolaborasi yang lebih optimal. Pemprov DKI dapat membangun infrastruktur dapur, sementara pemerintah pusat melalui BGN dapat menyediakan tenaga ahli seperti koki dan bahan makanan. "Dengan membangun dapur di sekolah, kita dapat menghemat biaya sewa dan investasi ini bersifat berkelanjutan," jelas Yudha. "Ekosistem program akan lebih terjaga dan peluang keberhasilan program pun akan meningkat." Konsep ini, menurut Yudha, menawarkan solusi yang lebih terintegrasi dan efektif dalam mencapai tujuan utama, yaitu menyediakan makanan bergizi bagi siswa sekolah di Jakarta.

Program ini diharapkan dapat mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, termasuk: * Kualitas Gizi: Memastikan makanan yang dikonsumsi siswa memenuhi standar gizi yang dibutuhkan. * Pengendalian Kualitas: Memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengolahan makanan. * Pemberdayaan Pedagang: Memberikan kesempatan kerja bagi pedagang kantin yang sebelumnya berjualan di sekolah. * Efisiensi Biaya: Mengurangi biaya sewa dan menciptakan investasi yang berkelanjutan.

Kesimpulannya, usulan pembangunan dapur MBG standar hotel ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam menyediakan makanan bergizi bagi siswa sekolah di Jakarta, dibandingkan dengan hanya melakukan revitalisasi kantin sekolah yang ada. Ini merupakan kesempatan untuk menciptakan program yang efektif dan efisien, sekaligus memberdayakan masyarakat.