Harapan Pupus: Diskon Listrik Batal, Warga Jakarta Mengeluh Beban Bertambah
Gelombang kekecewaan melanda masyarakat Jakarta setelah pengumuman resmi dari pemerintah terkait pembatalan diskon tarif listrik yang semula dijanjikan untuk periode Juni-Juli 2025. Kebijakan yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga ini ternyata tidak masuk dalam daftar stimulus ekonomi yang diluncurkan.
Kurniawan, seorang warga Kemang, Jakarta Selatan, mengungkapkan kekecewaannya. Bersama sang istri, ia telah menantikan program diskon listrik tersebut. Menurutnya, diskon yang pernah berlaku di awal tahun 2025 sangat membantu dalam mengatur keuangan keluarga. Dengan diskon, anggaran listrik sebesar Rp 500.000 dapat mencukupi kebutuhan selama dua bulan. Pembatalan ini membuatnya merasa kehilangan harapan dan terpaksa memutar otak untuk menyesuaikan anggaran kembali.
"Saya sudah nunggu-nunggu bareng istri, eh batal. Padahal awal tahun 2025 itu sangat membantu. Isi Rp 500.000 itu kan seperti Rp 1 juta. Itu bisa dua bulan," ujar Kurniawan dengan nada kecewa.
Senada dengan Kurniawan, Mayang, warga Cilandak, juga menyuarakan kekecewaannya. Ia merasa pemerintah telah memberikan harapan palsu, terutama di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Kenaikan harga kebutuhan pokok semakin memperberat beban hidupnya, sementara diskon listrik yang diharapkan menjadi angin segar justru urung direalisasikan. Mayang mengaku konsumsi listrik di rumahnya relatif stabil, namun tagihan yang harus dibayarkan terasa lebih besar dari biasanya.
"Saya pribadi jujur merasa diberikan harapan palsu oleh pemerintah karena saya sungguh sangat mengharapkan bantuan ini. Tapi sekali lagi pemerintah mengecewakan rakyat," ungkap Mayang dengan nada kesal.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengumumkan rencana pemberian diskon listrik sebesar 50 persen sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang akan diluncurkan pada tanggal 5 Juni 2025. Namun, dalam pengumuman resmi, diskon tersebut tidak termasuk dalam daftar stimulus yang disetujui.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa proses penganggaran untuk diskon listrik membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan program stimulus lainnya. Sebagai kompensasi, pemerintah mengalokasikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu untuk dua bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta.
Kekecewaan warga Jakarta atas batalnya diskon listrik ini mencerminkan betapa beratnya beban ekonomi yang mereka rasakan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kenaikan harga kebutuhan pokok, bantuan sekecil apapun sangat berarti bagi kelangsungan hidup masyarakat kecil.