Pemerintah Kucurkan 360 Ribu Ton Beras untuk Program Bansos Nasional

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian, mengumumkan alokasi signifikan beras untuk program bantuan sosial (bansos) nasional. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan pangan masyarakat rentan dan upaya stabilisasi harga di tingkat petani dan konsumen.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyatakan bahwa total 360.000 ton beras telah disiapkan untuk disalurkan selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025. Program ini menyasar 18,3 juta penerima manfaat, dengan alokasi 10 kilogram beras per keluarga setiap bulan.

"Pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan," ujar Amran dalam keterangan persnya. "Bantuan ini akan membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu dan menjaga stabilitas harga beras di pasaran."

Distribusi beras akan diprioritaskan untuk wilayah-wilayah yang kurang produktif dalam menghasilkan beras, seperti Papua dan Maluku, serta daerah perkotaan dengan tingkat kerentanan pangan yang tinggi. Pemerintah akan memastikan penyaluran yang tepat sasaran dan efisien.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan petani di daerah penghasil beras, seperti Pulau Jawa. Mekanisme penyaluran bansos akan dirancang sedemikian rupa untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat petani, sehingga mereka tetap mendapatkan keuntungan yang wajar tanpa membebani konsumen.

"Kami akan terus memantau perkembangan harga beras dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar," tegas Amran. "Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bulog dan pemerintah daerah, akan terus ditingkatkan untuk memastikan kelancaran program bansos ini."

Dengan stok beras nasional yang mencapai lebih dari 4 juta ton, pemerintah yakin mampu memenuhi kebutuhan bansos dan menjaga ketahanan pangan nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi beras dalam negeri dan menjaga stabilitas harga untuk kesejahteraan petani dan konsumen.