Pemerintah telah mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun untuk periode Juni-Juli 2025. Langkah ini dipandang sebagai upaya nyata untuk melindungi dan memperkuat daya beli masyarakat kelas menengah bawah, terutama yang paling rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

Kelas menengah di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang signifikan. Di satu sisi, secara administratif mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial reguler. Namun, di sisi lain, mereka juga belum memiliki ketahanan finansial yang cukup untuk menghadapi tekanan ekonomi global yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan stimulus pemerintah menjadi sangat relevan dan krusial.

Salah satu komponen utama dari stimulus ini adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang ditujukan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Segmen ini mencakup pekerja kelas menengah bawah di berbagai sektor seperti ritel, industri garmen, jasa, dan sektor informal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu, yang akan disalurkan selama dua bulan, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Dana ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya pendidikan anak atau pembelian bahan makanan.

Keunggulan program ini terletak pada data penerima yang terverifikasi dengan baik, sehingga meminimalkan potensi kebocoran atau penundaan dalam proses distribusi. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menerapkan kebijakan publik yang responsif dan efektif.

Selain BSU, pemerintah juga memberikan insentif untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah, diantaranya:

• Diskon 30% untuk tiket kereta api.
• Diskon PPN untuk tiket pesawat kelas ekonomi.
• Diskon 50% untuk tiket kapal laut.
• Potongan tarif tol sebesar 20% selama periode Juni-Juli.

Inisiatif ini tidak hanya memberikan dukungan kepada sektor transportasi dan pariwisata, tetapi juga meringankan beban pengeluaran rumah tangga kelas menengah selama musim liburan.

Pemerintah juga memberikan bantuan tambahan berupa uang tunai dan beras gratis sebanyak 20 kg kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Program Kartu Sembako. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan harga pasar dan memberikan manfaat bagi kelas menengah secara tidak langsung. Pemerintah juga akan memberikan bantuan tambahan Rp 200 ribu per bulan bagi penerima program ini.

Untuk meningkatkan efektivitas program serupa di masa depan, Dr. Drs. Trubus Rahadiansah, M.S., S.H., M.H., pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, menyarankan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

• Memperluas cakupan BSU untuk mencakup pekerja informal yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, tetapi memiliki profil risiko ekonomi yang serupa.
• Memberikan insentif serupa kepada pelaku UMKM mikro dan pekerja lepas, terutama yang terdampak oleh penurunan daya beli konsumen.
• Melanjutkan insentif transportasi selama periode hari besar dan musim puncak lainnya untuk menjaga perputaran ekonomi lokal, khususnya di luar Jawa.
• Membangun sistem digitalisasi terpadu antara data subsidi, bansos, dan pekerjaan informal untuk memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, paket stimulus yang diluncurkan untuk periode Juni-Juli 2025 menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengambil tindakan konkret yang berpihak pada masyarakat produktif. Bagi kelas menengah, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi, kebijakan ini merupakan bentuk pengakuan atas peran mereka dan menegaskan bahwa negara hadir untuk semua lapisan masyarakat.

Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat secara luas. Pemerintah menyadari bahwa perubahan kebijakan yang lebih mendasar akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam Astacita.