Mendagri Tito Karnavian Tekankan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Lebaran 2025

Menjelang musim mudik Lebaran 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan imbauan penting terkait antisipasi cuaca ekstrem. Dalam rapat koordinasi yang digelar Senin (10/3/2025), Mendagri menekankan perlunya koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memastikan akurasi informasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam. Perkiraan cuaca ekstrem hingga akhir Maret 2025 yang disampaikan BMKG, beririsan dengan prediksi puncak arus mudik pada 28-30 Maret 2025, mengharuskan langkah-langkah mitigasi yang terukur dan proaktif.

Meskipun BMKG memprediksi intensitas hujan akan berkurang, potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir tetap menjadi ancaman nyata. Antisipasi ini diperkuat dengan kesiapan modifikasi cuaca yang telah disiapkan oleh BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mendagri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam meminimalisir dampak potensi bencana tersebut. Hal ini meliputi pemantauan dan pengamanan infrastruktur publik, terutama yang vital bagi kelancaran arus mudik dan balik.

Kesiapsiagaan Infrastruktur dan Pelayanan Publik:

Mendagri Tito Karnavian secara khusus meminta pemerintah daerah untuk memastikan kelaikan infrastruktur pendukung kelancaran arus mudik dan balik. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan antara lain:

• Penataan Wilayah: Penataan wilayah, khususnya area pasar tumpah dan titik rawan kemacetan, harus dilakukan untuk memastikan kelancaran lalu lintas. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kemacetan dan hambatan mobilitas selama periode mudik.
• Infrastruktur Pelabuhan: Kondisi dermaga dan pelabuhan, terutama yang berkapasitas kecil, perlu diperiksa untuk mencegah kelebihan kapasitas dan potensi kecelakaan. Pengalaman kecelakaan di Danau Toba menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah terulangnya peristiwa serupa.
• Layanan Publik: Mengenai kebijakan work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Mendagri menekankan pentingnya memastikan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah daerah dan kementerian/lembaga diminta untuk mengatur kebijakan WFA masing-masing, dengan tetap memprioritaskan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Kesimpulannya, kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem dan kelancaran arus mudik Lebaran 2025 memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang efektif, akurasi informasi, dan kesiapan infrastruktur menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan tersebut dan memastikan keamanan serta kenyamanan masyarakat selama periode mudik dan balik.