Pemerintah Indonesia mengumumkan alokasi signifikan beras untuk program bantuan sosial (bansos) yang ditujukan bagi kelompok masyarakat rentan dan miskin. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi dan menjaga stabilitas harga beras di tingkat petani dan konsumen.

Program bansos ini akan menyasar 18,3 juta penerima manfaat. Bantuan yang diberikan meliputi tambahan kartu sembako senilai Rp 200 ribu per bulan selama dua bulan, serta bantuan beras sebanyak 10 kg per keluarga. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa total beras yang disiapkan untuk program ini mencapai 360 ribu ton, dengan alokasi 180 ribu ton per bulan untuk periode Juni dan Juli 2025.

"Bantuan sosial ini akan kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menambahkan bahwa prioritas penyaluran akan diberikan kepada daerah-daerah yang tidak menghasilkan beras, seperti Papua dan Maluku, serta wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan produksi beras. Selain itu, kabupaten-kabupaten dengan harga beras yang melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) juga akan menjadi sasaran program ini.

Amran menekankan bahwa strategi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan harga beras, sehingga petani tetap mendapatkan keuntungan yang wajar, sementara konsumen tidak terbebani dengan harga yang terlalu tinggi. Ia juga memastikan bahwa stok beras pemerintah saat ini berada dalam kondisi aman, dengan jumlah mencapai lebih dari 4 juta ton. Bahkan, pemerintah berpotensi menyerap hingga 500 ribu ton beras pada bulan ini.

"Stok beras kita sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bansos ini, bahkan kita masih bisa melakukan penyerapan yang signifikan," pungkas Amran.

Berikut adalah rincian program bantuan sosial beras:

• Total Beras: 360 ribu ton (180 ribu ton per bulan)
• Periode: Juni dan Juli 2025
• Penerima Manfaat: 18,3 juta keluarga
• Jenis Bantuan:
  • Beras 10 kg per keluarga
  • Tambahan Kartu Sembako Rp 200 ribu per bulan (selama 2 bulan)
• Prioritas Wilayah:
  • Daerah tidak menghasilkan beras (Papua, Maluku)
  • Wilayah Perkotaan dengan keterbatasan produksi
  • Kabupaten dengan harga beras di atas HPP

Program bantuan sosial beras ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat rentan dan miskin, serta menjaga stabilitas harga beras di seluruh wilayah Indonesia.