Aksi Unjuk Rasa Buruh Dibatalkan Usai Tercapai Kesepakatan Awal dengan Pemerintah dan DPR

Rencana aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan pekerja di depan Gedung DPR RI dan Istana Merdeka, yang semula dijadwalkan pada esok hari, secara resmi dibatalkan. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian diskusi intensif antara perwakilan buruh, pihak pemerintah, dan anggota DPR RI.

Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa tersebut sedianya akan mengangkat empat isu utama. Namun, setelah melalui serangkaian perundingan, keempat isu tersebut akan menjadi pokok bahasan dalam sebuah kesepakatan bersama.

"Rencananya, kesepakatan terkait keempat isu ini akan dibahas lebih lanjut pada hari Kamis, 5 Juni 2025," ungkap Said Iqbal pada hari Senin, 2 Juni 2025.

Adapun empat isu yang menjadi perhatian utama para pekerja adalah:

• Penolakan terhadap penghapusan sumbangan dan tunjangan pensiun bagi pensiunan PT. Pos Indonesia
• Pengangkatan status Mitra Pos menjadi karyawan tetap PT. Pos Indonesia
• Penolakan terhadap kenaikan iuran dan implementasi KRIS BPJS Kesehatan
• Penghentian PHK dan penghapusan sistem outsourcing

Lebih lanjut, Said Iqbal menerangkan bahwa terkait isu pensiunan PT Pos dan Mitra Pos, telah dicapai kesepakatan untuk mengadakan perundingan dengan Menteri BUMN dan pimpinan Danantara pada tanggal 5 Juni 2025. Sementara itu, dua isu lainnya akan dibahas pada tanggal yang sama dalam forum yang melibatkan KSP-PB, perwakilan pemerintah, dan pimpinan DPR.

"Dengan tercapainya pemahaman awal untuk mencari solusi bersama atas keempat isu tersebut pada hari Kamis, 5 Juni 2025, maka Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh sepakat untuk membatalkan aksi ribuan buruh dan pensiunan PT Pos yang sebelumnya direncanakan pada tanggal 3 Juni 2025 di Istana Negara dan DPR RI," jelasnya.

Said Iqbal menyatakan harapan besar agar pertemuan mendatang menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak, khususnya terkait isu pensiunan dan mitra PT Pos Indonesia.