Investasi Asing Mengalir Deras untuk Program 3 Juta Rumah

Pemerintah Indonesia tengah berupaya keras merealisasikan program ambisius pembangunan 3 juta rumah. Kabar baik datang dari sektor investasi, di mana sejumlah lembaga keuangan internasional menyatakan komitmennya untuk mendukung program ini dengan nilai investasi mencapai US$ 5 miliar, atau setara dengan Rp 81,5 triliun (dengan kurs Rp 16.300 per dolar AS).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan hal ini usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, di Jakarta. Menurut Fahri, komitmen investasi tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan multilateral yang memiliki reputasi global.

"US$ 5 billion dari Multi Development Bank Itu juga sudah, World Bank, Asian Development Bank, Asian Investment Bank, Islamic Development Bank, GIZ Itu kira-kira US$ 5 miliar," kata Fahri Hamzah.

Saat ini, Kementerian PKP sedang berupaya memasukkan komitmen investasi ini ke dalam blue book, sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa investasi tersebut terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional dan dapat segera direalisasikan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara, telah menyampaikan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tantangan utama dalam mencapai target 3 juta rumah. Dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ada, pemerintah hanya mampu membangun dan merenovasi sekitar 269.779 unit hunian.

"Kemampuan kita tidak sampai 270 ribu (rumah). Itulah dari APBN dan dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan)," ujar Ara.

Ara juga merinci target pembangunan hunian dari APBN, diantaranya:

• Pembangunan rumah susun: 2.682 unit
• Pembangunan rumah khusus: 476 unit
• Revitalisasi rumah susun: 6.687 unit
• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS): 38.504 unit
• Penanganan kawasan kumuh: 1.430 unit
• Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP): 220 ribu unit

Melihat kesenjangan yang besar antara target dan kapasitas pendanaan dari APBN, Kementerian PKP aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan sektor swasta. Salah satu hasil dari kerjasama ini adalah peningkatan kuota FLPP dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit.

"Sudah diumumkan Departemen Keuangan. Contoh satu case saja, dari rumah subsidi Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan dari 220 ribu (kuota FLPP) menjadi 350 ribu. Jadi sudah ada penambahan 130 ribu dari satu hal. Belum lagi dari CSR (Corporate Social Responsibility) dan sebagainya," kata Ara.

Dengan adanya komitmen investasi asing yang signifikan dan berbagai upaya lain untuk meningkatkan pendanaan, pemerintah optimis dapat mengatasi tantangan pembiayaan dan mencapai target ambisius dalam program 3 juta rumah. Program ini diharapkan dapat memberikan akses perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor properti.