Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengumumkan rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) beras sebanyak 360 ribu ton pada kuartal kedua tahun 2025. Inisiatif ini ditujukan untuk membantu sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat selama periode dua bulan.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta, Amran menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi khusus untuk memastikan penyaluran bansos tidak berdampak negatif pada nilai tukar petani (NTP).

Strategi tersebut meliputi:

• Prioritas Daerah Defisit Beras: Penyaluran bansos akan difokuskan pada daerah-daerah yang tidak menghasilkan beras atau memiliki produksi beras yang minim, seperti Papua dan Maluku. Distribusi dapat dilakukan sekaligus untuk dua bulan.
• Fokus Wilayah Perkotaan: Bansos juga akan disalurkan ke wilayah perkotaan yang tidak memiliki lahan pertanian penghasil beras.
• Perlindungan Petani Jawa: Untuk daerah penghasil beras, khususnya di Pulau Jawa, penyaluran bansos akan dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan kondisi NTP di masing-masing kabupaten. Intervensi akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya sudah melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

"Harus kita lindungi, kita melihat kabupaten yang harga beras sudah melebihi HPP yang ditetapkan pemerintah. Ini strategi kita lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen tetap baik," jelas Amran.

Mentan juga menyampaikan kabar baik mengenai peningkatan NTP pada bulan Mei 2025 menjadi 121, dibandingkan sebelumnya sebesar 116. Ia optimis bahwa stok beras nasional saat ini dalam kondisi aman, dengan total lebih dari 4 juta ton, yang merupakan rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

"Sekali lagi alhamdulillah sektor pertanian komponen NTP cukup baik dan stok kita cukup aman karena yang kita akan keluarkan hanya 360 ribu ton, dan kemungkinan tahun ini serapannya (gabah petani) bisa 400.000-500.000 ton," ungkap Amran.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penebalan bansos bagi kelompok masyarakat rentan dan miskin. Program ini merupakan bagian dari lima paket stimulus ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kuartal II 2025.

Selain bantuan beras, penerima manfaat program kartu sembako juga akan menerima tambahan dana sebesar Rp 200 ribu per bulan selama dua bulan. Total anggaran yang dialokasikan untuk tambahan kartu sembako dan bantuan pangan mencapai Rp 11,93 triliun.

Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Sosial akan bertanggung jawab atas penyaluran tambahan kartu sembako, sementara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian akan menangani penyaluran bantuan beras. Pemerintah berupaya keras untuk memastikan penyaluran bansos berjalan lancar dan tidak mengganggu stabilitas harga beras di tingkat petani.