Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil langkah strategis dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai landasan utama. Hal ini merupakan respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya memastikan bantuan pemerintah sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa penggunaan DTSEN ini merupakan langkah krusial untuk mengatasi permasalahan ketidaktepatan sasaran yang selama ini terjadi. Data dari Dewan Energi Nasional (DEN) menunjukkan bahwa dari total Rp 504 triliun anggaran bansos yang dikelola berbagai kementerian dan lembaga, sebagian besar disinyalir belum sepenuhnya efektif. Program-program seperti Keluarga Harapan dan bantuan sembako, misalnya, diperkirakan memiliki tingkat ketidaktepatan sasaran mencapai 45 persen.

Menindaklanjuti permasalahan ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan konsolidasi data kepada sejumlah kementerian dan lembaga. Badan Pusat Statistik (BPS) kemudian ditugaskan untuk menyusun DTSEN, yang akhirnya dikukuhkan melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025. Dengan adanya Inpres ini, DTSEN menjadi acuan tunggal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Gus Ipul menegaskan bahwa DTSEN wajib dijadikan pedoman oleh semua pihak yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bansos dan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

Kemensos sendiri telah melakukan ground-checking terhadap data dalam DTSEN untuk mengidentifikasi potensi kesalahan inclusion (penerima yang seharusnya tidak menerima bantuan) dan exclusion (penerima yang seharusnya menerima bantuan). Hasil ground-checking menunjukkan adanya 1,9 juta lebih data yang terindikasi inclusion errors. Data ini akan terus dimutakhirkan secara berkala setiap tiga bulan untuk menjaga akurasi dan relevansinya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Paket stimulus ini meliputi berbagai program, termasuk diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Tambahan bansos akan diberikan kepada kelompok rentan dan miskin sebesar Rp200.000 per bulan selama dua bulan kepada 18,3 juta penerima sasaran kartu sembako. Selain itu, mereka juga akan menerima 10 Kg bantuan beras gratis setiap bulan selama dua bulan, sehingga totalnya menjadi 20 Kg beras. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp11,93 triliun.

Berikut adalah rincian program stimulus ekonomi:

• Diskon Transportasi
• Diskon Tarif Tol
• Tambahan Bansos: Rp200.000/bulan selama 2 bulan + 20 Kg beras
• Bantuan Subsidi Upah (BSU)
• Perpanjangan Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Dengan berbagai upaya ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bansos dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.