Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan), berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras sebanyak 360 ribu ton pada kuartal kedua tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dengan target 18,3 juta penerima manfaat selama dua bulan. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menekankan pentingnya strategi yang tepat dalam penyaluran bansos ini, agar tidak berdampak negatif pada nilai tukar petani (NTP) dan stabilitas harga beras di tingkat petani.

Mentan Amran menjelaskan bahwa penyaluran bansos beras akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan produksi beras di berbagai daerah. Strategi utama yang diterapkan adalah:

• Fokus pada Daerah Defisit Beras: Prioritas utama penyaluran adalah daerah-daerah yang tidak menghasilkan beras atau memiliki produksi beras yang minim, seperti Papua dan Maluku. Pendistribusian ke wilayah-wilayah ini dapat dilakukan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan selama dua bulan.
• Distribusi di Wilayah Perkotaan: Penyaluran bansos juga akan menyasar wilayah perkotaan yang tidak memiliki lahan pertanian dan bergantung pada pasokan beras dari daerah lain.
• Pengawasan Ketat di Daerah Penghasil Beras: Untuk daerah-daerah penghasil beras, terutama di Pulau Jawa, penyaluran bansos akan dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan NTP secara seksama. Tujuannya adalah untuk melindungi petani dan memastikan harga beras di tingkat petani tetap stabil dan menguntungkan.

Kementan akan memantau harga beras di tingkat kabupaten/kota. Jika harga beras sudah melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penyaluran bansos akan dipertimbangkan kembali atau disesuaikan. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen, serta mencegah terjadinya fluktuasi harga yang merugikan salah satu pihak.

Mentan Amran juga menyampaikan kabar baik terkait NTP pada Mei 2025 yang mengalami peningkatan menjadi 121, dibandingkan sebelumnya yang berada di angka 116. Ia meyakini bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi positif terhadap NTP dan stok beras nasional saat ini dalam kondisi aman. Jumlah bansos beras yang akan disalurkan, yaitu 360 ribu ton, masih jauh di bawah potensi serapan gabah petani yang diperkirakan mencapai 400 ribu hingga 500 ribu ton pada tahun ini.

Lebih lanjut, Mentan mengungkapkan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai lebih dari 4 juta ton. Jumlah ini merupakan rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Sebelumnya, stok beras tertinggi yang pernah dicapai Indonesia adalah 3 juta ton pada tahun 1984. Presiden menargetkan swasembada beras dalam waktu 4 tahun, kemudian dipercepat menjadi 3 tahun. Dengan kondisi stok yang memadai dan berbagai upaya yang dilakukan, Mentan Amran berharap Indonesia tidak perlu melakukan impor beras pada tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah memberikan penebalan bansos kepada kelompok masyarakat rentan dan miskin sebagai bagian dari stimulus ekonomi kuartal II 2025. Penebalan bansos ini meliputi tambahan dana Rp 200 ribu per bulan selama dua bulan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Kartu Sembako, serta bantuan beras gratis sebanyak 10 kg per bulan selama dua bulan. Total anggaran yang dialokasikan untuk penebalan Kartu Sembako dan bantuan pangan mencapai Rp 11,93 triliun.

Bantuan tambahan Kartu Sembako akan disalurkan oleh Kementerian Sosial pada bulan Juni, sementara bantuan pangan akan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian. Pemerintah berupaya memastikan penyaluran beras bansos tidak menyebabkan penurunan harga beras di tingkat petani, sehingga memberikan perlindungan bagi petani dan menjaga stabilitas harga pangan secara keseluruhan.